Views: 947
KAJEN, JAPOS.CO – Bencana banjir bandang, tanah longsor yang terjadi Senin (20/01/2025) malam dan fenomena tanah bergerak yang terjadi di wilayah kabupaten Pekalongan baru-baru ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan sejumlah Fasilitas umum (Fasum) seperti infrastruktur jalan, jembatan, sekolah rusak parah dan rumah penduduk juga turut menjadi sasaran banjir bandang.
Kejadian ini menjadi perhatian Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk wilayah Kabupaten Pekalongan, sejak 21 Januari hingga 3 Februari 2025.
“Kami telah menyiapkan posko di masing-masing 4 kecamatan terdampak longsor yaitu Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran dan Kandangserang” Jalas Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq saat meninjau lokasi yang terdampak bencana di kecamatan Kedungwuni, pada Selasa (21/01/2025).
Bupati Fadia mengungkapkan akan berupaya membangun infrastruktur yang rusak dengan menggunakan dana tidak terduga (DTT).
”Kita harus cepat bangun dengan DTT, Dana Tidak Terduga agar tidak putus ekonomi masyarakat dan sekolah,” ungkapnya.
Pemkab Pekalongan gelar rapat koordinasi terkait realisasi penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencan (R3P) bersama DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di daerah kabupaten Pekalongan.
DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan penanganan dan memastikan bantuan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat terdampak.Kegiatan penanganan pasca bencana merupakan salah satu aspek krusial dalam tiga fase penanggulangan bencana, yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketika bencana telah usai, perhatian harus dipusatkan pada pemulihan dan pembangunan kembali agar masyarakat yang terdampak dapat kembali hidup normal dan bahkan lebih tangguh dari sebelumnya.
Rapat kerja yang berlangsung di gedung paripurna DPRD pada Selasa, 28 Januari 2025 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menekankan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan dan kembali menjalankan aktivitas normal.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam penanganan awal, namun percepatan harus terus dilakukan, termasuk pengerahan alat berat ke wilayah yang masih terhambatnya pembersihan lumpur,” ungkapnya.
DPRD juga menargetkan agar hingga 3 Februari 2025, sekolah-sekolah yang terdampak bencana sudah dapat digunakan kembali.
“Normalisasi jalur Doro-Petungkriyono untuk memperlancar distribusi bantuan,” tambah Abdul Munir.
“Tanggal 3 (Februari) harus selesai. Urusan jalan tembus yang kecil-kecil, pakaian anak sekolah, kemudian pembersihan jalan, harus selesai,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir.
Ia mengatakan, soal anggaran juga disepakati dana tak terduga (DTT) akan segera dicairkan dalam waktu dekat sebesar Rp 4 miliar.
“Iya, keterangan Sekda, akan dicairkan Rp 4 miliar. Itu hanya untuk back up penanganan awal dulu,” ucapnya. (INA)
