Views: 1.2K
PESISIR SELATAN, JAPOS.CO – Presiden Prabowo Subianto minggu lalu menginstruksikan agar semua lembaga negara, baik pusat maupun daerah, melakukan penghematan anggaran yang dinilai kurang berdampak signifikan. Instruksi tersebut, tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, telah segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, menegaskan pentingnya langkah penghematan yang dimulai dari hal-hal sederhana.
“Penghematan harus dimulai dari yang sederhana, seperti pemakaian listrik, air, kertas, dan alat tulis kantor (ATK), agar instruksi pemerintah segera direalisasikan dengan aksi nyata,” ujarnya, Kamis (6/02) di ruang kerjanya.
Dalam rangka mengoptimalkan efisiensi, Kepala Perpustakaan dan Arsip (Perpusda) 2017-2021 di Pessel, Maros, menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara maksimal.
“Dengan aplikasi TIK dalam surat menyurat dan pengelolaan arsip, penggunaan kertas dapat ditekan, sekaligus membuka peluang efisiensi yang lebih besar,” pungkasnya.
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan, Intan Novia Atma Nanda, menjelaskan bahwa besaran pemangkasan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Petunjuk teknis dari Kemendagri masih ditunggu. Jika sudah terbit minggu depan, langsung kami tindaklanjuti,” terangnya.
Lebih lanjut, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mengungkapkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima rincian revisi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp895,3 miliar. DAU tersebut terdiri dari bagian bebas dan yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian alokasi sebagai berikut:
Dukungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Rp10,3 miliar
Bidang Pendidikan: Rp84,2 miliar
Bidang Kesehatan: Rp32,8 miliar
Bidang Pekerjaan Umum: nihil
Dengan demikian, sisa DAU bebas mencapai Rp767,8 miliar. Meski begitu, ketiadaan alokasi untuk pekerjaan umum menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
Pengamat kebijakan publik, Epaldi Bahar, meyakini bahwa keterbatasan keuangan nasional tidak semestinya menghambat kemajuan daerah.
“Kondisi keuangan negara yang sulit memang berdampak ke daerah, namun hambatan itu harus dilalui dengan semangat dan inovasi untuk mencari solusi terbaik,” ujar Epaldi.
Sementara itu, mantan Ketua KPUD Pessel (2014-2024) optimis bahwa kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud di bawah kepemimpinan Bupati terpilih Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi.
“Dukungan semua pihak sangat diperlukan agar Pessel mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
Instruksi Presiden Prabowo dan langkah-langkah efisiensi yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan upaya nyata dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran, sekaligus menjadikan keterbatasan dana sebagai peluang untuk inovasi dan perbaikan pelayanan publik.(YN)
