Views: 86
CIAMIS, JAPOS.CO – Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Ciamis, diduga menjadi korban penipuan iuran administrasi program makan bergizi gratis (MBG). Para korban mengaku dipungut biaya sebesar Rp 11 juta oleh sebuah paguyuban dengan janji akan dilibatkan sebagai pemasok program tersebut.
Program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis pada 13 atau 20 Januari 2025. Namun, sebelum program tersebut resmi dimulai, sejumlah oknum memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan.
Puluhan UMKM yang terdiri dari pengusaha katering, petani dan peternak di Ciamis mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum paguyuban bernama Jakwir. Paguyuban ini terafiliasi dengan Askindo, organisasi pengusaha konstruksi di Ciamis. Para pelaku UMKM dimintai iuran hingga Rp 11 juta dengan dalih pengurusan administrasi seperti sertifikasi halal, pelatihan dan uji lab makanan.
Asop (29), seorang peternak bebek di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing, mengatakan dirinya telah menghabiskan Rp 25 juta untuk membayar iuran dan membangun dapur sehat. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari paguyuban terkait pelaksanaan program MBG. “Untuk iuran saja saya sudah bayar Rp 11 juta, termasuk biaya royalti, sertifikat halal dan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Katanya saya akan menjadi pemasok program makan bergizi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkap Asop, Sabtu (12/1).
Salah satu koordinator paguyuban Jakwir, Awing, mengakui adanya iuran tersebut. Ia menjelaskan dana digunakan untuk pengurusan berbagai perizinan. Namun, ia tidak dapat menjamin semua anggota akan dilibatkan dalam program MBG. “Kami menunggu keputusan dari pusat. Prosesnya masih tender, jadi tidak bisa dipastikan siapa saja yang akan dilibatkan,” ujar Awing.
Menanggapi adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab dalam program makan bergizi gratis (MBG), Komandan Distrik Militer (Dandim) 0613 Ciamis, Letkol Inf Afiid Cahyono, mengaku kaget dan prihatin.
Ditegaskan Dandim, program bantuan yang dikelola pemerintah bersifat gratis tersebut, tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Menurutnya, tujuan dari program MBG ini adalah untuk kebaikan bersama, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Namun, ia sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. “Saya benar kaget saat mendapat laporan ini. Program yang tujuannya untuk kebaikan bersama justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolres dan saat ini sedang dilakukan penelusuran untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam pungutan liar ini,” ujarnya, Selasa, (14/1).
Dandim menegaskan, berdasarkan konfirmasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang turut bekerja sama dalam program ini, tidak ada pungutan biaya apapun yang dibebankan kepada masyarakat ataupun UMKM. “Semua bantuan dari pemerintah ini murni gratis. Tidak ada pungutan biaya kepada masyarakat. Mekanisme pengelolaan seperti penyiapan dapur atau logistik memang ada, tetapi itu dikelola langsung oleh mitra yang bekerja sama dengan BGN,” tegasnya.
Ia juga menekankan, masyarakat yang ingin bergabung dalam program tersebut harus melalui mekanisme resmi tanpa dipungut biaya. Dalam sistem ini, mitra yang telah ditunjuk oleh BGN bertugas menyiapkan perlengkapan, operasional dan dapur. Biaya yang dikeluarkan untuk operasional atau sewa tempat sepenuhnya ditanggung oleh BGN, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat atau UMKM.
Lebih lanjut, Afiid menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran yang meminta pungutan dengan modus apapun. Ia meminta masyarakat agar langsung berkomunikasi dengan mitra resmi jika ingin berpartisipasi dalam operasional program ini. “Masyarakat harus lebih cerdas dan selektif. Jika ingin bergabung dalam program ini, langsung komunikasikan dengan mitra yang sudah ditunjuk oleh BGN. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam mekanisme ini,” pungkasnya. (Mamay)
