Views: 2K
KAMPAR, JAPOS.CO – Pemanggilan pemerintah Desa hingga proses penyelidikan terkait program kegiatan Ketapang hewani berupa ayam, tahun anggaran 2022-2023 oleh penyidik unit lV Sat Reskrim Polres pada awal tahun 2024 (Januari), diduga endingnya senyap hingga sekarang terlihat kondusif.
Diketahui, pemanggilan tersebut patut diduga modus jadi peluang kongkalikong untuk penyediaan Ketapang tahun berikutnya (2024)dari penyedia ayam (vendor)hingga kemasyarakat.
Demikian disampaikan salah satu Kades Tapung Raya, ending pemeriksaan oleh pihak Polres Kampar terkait Ketapang menyampaikan,hal itu dilakukan diduga untuk mengetahui saja dari mana sumber ayam demi tujuan melakukan kaloborasi antara vendor dengan oknum APH, program Ketapang selanjutnya.
“Endingnya, orang itu(APH ) bilang ini merugikan keuangan Negara, tapi mereka (APH)cari sumbernya(vendor), itu aja alasannya,” jawab Kades, (7/10/24).
Kemudian, Kades mengakui program penyediaan Ketapang selanjutnya yakni tahun anggaran 2024, diduga kuat sudah merupakan arahan dari APH (oknum Polres Kampar).
“Ayamnya dimana, belinya dimana, mayoritas disana, belinya disana semua,” bebernya.
Ironisnya, Kades mengaku serba salah jika tidak mengikuti arahan takut jadi bulan-bulanan oleh oknum APH.
“Hitungannya memanh serba salah, serba salahnya, kita tidak ikut takut jadi bulan -bulanan, kita ngikut tidak dapat apa-apa,” ucapnya dengan nada rendah takut akan pernyataan dirinya ada mendengar selain Japos Co.
Menurut Kades, ketersediaan ayam tidak sesuai dengan RAB , tidak ada keterlibatan Desa.
“Tanya ajalah mereka(Polres Kampar)dan vendor, mereka itulah yang tahu-tahu,” arahannya.
Kades menjelaskan, semua Desa (Kades) kordinasi langsung sama vendor, namun dirinya terkesan menutupi identitas siapa vendor yang diduga mengakomodir penyediaan Ketapang tahun 2024.
“Yaa ngga usalah nanti jadi berita,” pintanya dengan nada mengalihkan percakapan.
Terpisah, salah satu mantan Kades Tapung Raya masa jabatan 2018-2023 mengaku dipanggil oleh penyidik polres Kampar dan disuruh bawa SPJ tahun 2022-2023 ,pada bulan dua tahun 2024.
“Kita disuruh bawa SPJ, dibawa semua SPJ nya ditunjukkan, diperiksa ,ya gitu aja sih,” ujarnya.
Menurut dia, sejauh ini apa hasilnya, dirinya tidak pernah tau apa ada temuan indikasi penyelewengan.
Padahal, kata dia lebih parah pola pembagian Ketapang tahun lalu RAB 100ribu hanya setengah kilo ayamnya.
“Sekarang sudah ada kulihat satu kilo hingga satu kilo tiga ons,” terangnya.
“Tapi untuk endingnya saya kurang taulah, kemana arahnya, yang tahu Sekdes dan Bendaharalah, kalau Ng PJ,” sebut mantan Kades.
Demi berimbangnya informasi tersebut, Japos Co berupaya melakukan konfirmasi kepada penguasa wilayah hukum yakni Kapolres Kampar AKBP Ronal Sumaja lewat pesan aplikasi WhatsApp, namun pesan tersebut cukup hanya dibaca tanpa ada balasannya.
Hingga berita ini diterbitkan Kapolres terkesan masih memilih berdiam diri.
Sebelum diberitakan, belanja ketahanan pangan menghabiskan anggaran sebesar 20% dari nilai besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa, untuk dibagikan kepada masyarakat justru terkesan dimarkup.
Dari nilai besaran tersebut tertuang didalam RAB Rp 80.000/1ekor ayam .Sementara jika dihitung nilai rata-rata berat keseluruhan ayam yang terealisasi hanya berbobot rata rata 8-9 ons/ekor,tentu 40% dari setiap ekor ayam terkesan lenyap.Jika dibandingkan dengan harga ayam kampung dipasaran 45-50 ribu.(Dh)
