Views: 72
DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya menerima visitasi Tim Verifikasi Faktual Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di Pulau Punjung, Kamis (21/11/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Tim KI Sumbar dipimpin Ketua Musfi Yendra, didampingi Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi, Idham Fadli, serta Asisten Ahli Kiki Eko Saputra dan Hendri dari Sekretariat KI Sumbar. Mereka disambut hangat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dharmasraya, Rovanly Abdams, selaku PPID Utama, bersama Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Misbah Hulkhair.
Musfi Yendra menjelaskan, visitasi ini bertujuan untuk melakukan kroscek dan verifikasi faktual data, informasi, serta dokumentasi yang sebelumnya disampaikan oleh lima badan publik, yakni Pemkab Dharmasraya, BPS, KPUD, Bawaslu, dan Pemerintah Nagari Sungai Rumbai.
“Berdasarkan hasil awal, Pemkab Dharmasraya dan Nagari Sungai Rumbai telah masuk dalam kategori 10 besar badan publik terbaik di Sumatera Barat dan berpeluang menempati tiga besar,” ungkap Musfi.
Optimisme Dharmasraya Pertahankan Predikat Informatif
Rovanly Abdams menyatakan optimisme bahwa Dharmasraya mampu mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Informatif. Ia menjelaskan, seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian Monev telah disiapkan dengan baik berkat komitmen bersama, termasuk dukungan penuh dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
“Dengan segala upaya yang telah kita lakukan, kami berharap Dharmasraya kembali meraih predikat informatif tahun ini,” ujar Rovanly, yang turut diamini oleh Kepala Seksi Pelayanan Data dan Dokumentasi PPID, Wetri Yani.
Nagari Sungai Rumbai Tunjukkan Komitmen KIP
Di Nagari Sungai Rumbai, Walinagari Sutan Riski menyebutkan bahwa keterbukaan informasi menjadi prioritas dalam menjalankan amanat UU KIP. Meski ada satu indikator yang belum terpenuhi, secara umum Nagari Sungai Rumbai telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas pemerintahan.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tapi juga peluang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga menjadi langkah menjaga transparansi di era digital,” ujar Sutan Riski.
Peluang Dharmasraya di Tiga Besar
Dengan capaian saat ini, Kabupaten Dharmasraya berpotensi masuk tiga besar badan publik terbaik di Sumatera Barat dalam hal keterbukaan informasi. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transparansi dan memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
Ajang Monev ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperbaiki kualitas layanan informasi publik di Dharmasraya, menuju tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.(YN)
