Views: 49
BANDUNG, JAPOS.CO – Angka perwakinan anak di Jawa Barat menunjukkan adanya penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, jumlahnya masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Merujuk data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, jumlah dispensasi perkawinan anak mencapai 4.559 register.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti mengungkapkan hal itu saat membuka Kampanye Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat (Stopan Jabar) yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 15 November 2024. Kampanye diikuti lebih dari 1000 peserta dari unsur penyuluh agama, penghulu, dan mitra kerja lini lapangan DP3AKB se-Jawa Barat.
Siska menjelaskan, perkawinan anak menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2022 misalnya, angka perkawinan anak berjumlah 5.523 kasus. Jumlahnya menurun menjadi 4.599 kasus pada 2023. Namun, Siska mengingatkan bahwa jumlah dispensasi perkawinan anak yang dicatat Kementerian Agama merupakan angka permukaan. Siska meyakini masih banyak kasus perkawinan anak yang tidak dilaporkan, sehingga tidak tercatat. “Bapak dan Ibu semua, Jabar merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, angkanya mencapai 50 jutaan. Laki-laki sekitar 26 juta jiwa dan perempuan 24 jutaan. Dari jumlah itu, 29,8 persen di antaranya atau sekitar 14 juta orang merupakan usia anak,” jelas Siska.
“Jumlah penduduk yang banyak berkaitan dengan banyaknya permasalahan. Salah satunya perkawinan anak. Terakhir angka 4000-an kasus. Perkawinan anak merupakan permasalahan serius karena menjadi pintu masuk permasalahan berikutnya. Sebut saja misalnya terkait organ reproduksi yang bisa memicu angka kematian ibu dan bayi, stunting, trafficking, dan lain-lain,” tambah Siska.
Siska menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengampanyekan pencegahan perkawinan anak melalui program Stopan Jabar. Hal ini dilakukan mengingat perkawinan pada usia anak memiliki dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Jawa Barat. “Perkawinan anak memiliki mudharat-nya lebih banyak dari manfaatnya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, program Stopan Jabar dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lain-lain. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk memperluas jangkauan kepada masyarakat. “Kolaborasi sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan. Salah satunya dengan penyuluh agama dan penghulu yang perannya memiliki pengaruh besar di masyarakat. Kami berharap para penyuluh dan penghulu bisa menyampaikan substansi Stopan Jabar ini melalui berbagai kegiatan, seperti saat memberikan penyuluhan, konsultasi, maupun pencatatan perkawinan,” ungkap Siska.
Bagi Siska, penyuluh agama dan penghulu memiliki peran strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mereka adalah ujung tombak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kolaborasi DP3AKB Jabar dengan Kementerian Agama ini bukan yang pertama. Kita sudah memulai dengan melaksanakan sekolah pranikah. Kegiatan sekolah pranikah dilaksanakan agar anak yang menikah sudah tidak lagi pada usia anak. Kami berharap tidak ada lagi dispensasi nikah,” urai Siska.
Sebelumnya, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari melaporkan, Kampanye Stopan Jabar diikuti penyuluh agama, penghulu, dan petugas lini lapangan DP3AKB se-Jawa Barat. Pihaknya menyediakan kuota 1.000 partisipan melalui platform Zoom Meeting dan selebihnya mengikuti melalui live streaming pada kanal Youtube DP3AKB Jabar. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas program Stopan Jabar. Tujuan lainnya adalah meningkatkan peran serta dan strategi komunikasi Stopan Jabar. Dalam rangka itu, kami menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama dan organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas para peserta,” ungkap Iin.
Narasumber Kementerian Agama diwakili Ketua Tim Peningkatan Kualitas Kepenghuluan dan Fasilitasi Keluarga Sakinah, Toto Supriyanto, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Jawa Barat diwakili Nurafni Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) diwakili praktisi spesialis obstetri dan ginekologi dr. Herry Aktyar M,Sp.OG. Webinar dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat, Najip Hendra SP. (Mamay)
