Views: 150
DEPOK, JAPOS.CO – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, Wali Kota Mohammad Idris memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Forum yang berlangsung pada Jumat (15/11/2024) ini menjadi ajang bagi Kiai Idris sapaan akrabnya untuk memaparkan visi strategis pembangunan Kota Depok di tahun mendatang.
Di hadapan para anggota dewan, Kiai Idris menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Idris menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memaksimalkan potensi pajak dan retribusi dengan mengedepankan prinsip transparansi serta memperkuat digitalisasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Pendapatan pajak dan retribusi daerah akan terus diupayakan secara maksimal dengan prinsip transparansi dan memperkuat digitalisasi. Ini bukan hanya tentang pendapatan, tetapi juga bagaimana memastikan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan,” ungkapnya.
Tidak hanya berbicara tentang pendapatan, Kiai Idris juga merespons isu belanja infrastruktur yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal pelayanan publik, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami harapkan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung sarana-prasarana transportasi massal. Dengan konektivitas yang baik, roda ekonomi akan bergerak lebih cepat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur akan dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kota Depok sebagai kota yang maju dan sejahtera.
Muhammad Idris juga menyoroti komposisi anggaran belanja, seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, yang menjadi bahan diskusi fraksi-fraksi DPRD.
Ia memastikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mengutamakan pelayanan publik sebagai prioritas.
“Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama dalam penyusunan anggaran ini. Semua masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam pembahasan RAPBD 2025,” katanya.
Di akhir paparannya, Kiai Idris menyampaikan harapan agar seluruh proses penyusunan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD 2025 dapat berjalan lancar. Ia berharap program-program yang dirancang dalam APBD 2025 mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Depok.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga setiap langkah yang kita ambil benar-benar memberikan kebaikan bagi warga Kota Depok,” tutupnya.
Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi arena diskusi teknis, tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Depok. Dengan fokus pada optimalisasi pendapatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik, APBD 2025 diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya Kota Depok yang lebih maju, modern, dan inklusif.(Joko Warihnyo)
