Views: 36
PASURUAN, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKPGAI) Kabupaten Pasuruan menggelar Istighosah dan Gebyar Sholawat.
Acara tersebut digelar di GOR Sasana Krida Anoraga Raci Bangil, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis. Kemudian Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan, Abdul Harris serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tri Agus Budiharto.
Pantauan di lokasi, istighosah dan sholawatan yang berlangsung selama dua jam itu justru menjadi ajang curhat para guru agama islam di Kabupaten Pasuruan.
Ketua Panitia Pelaksana, Ilmiatul Hasanah menjelaskan total ada 1000 Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti istighosah. Mereka sehari-hari mengajar di semua jenjang pendidikan mulai TK, SD hingga SMP di Kabupaten Pasuruan.
Mumpung dihadiri Pj Bupati Pasuruan, Ilmiatul berharap supaya Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ratusan GPAI yang belum dipanggil untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Jalur Baznas.
“Kalau ditotal ada 580 GPAI yang bekum dipanggil-panggil untuk mengikuti PPG. Kami sudah mengadu ke Komisi IV dengan harapan agar PPG GPAI dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah,” harapnya.
Dijelaskan Ilmiatul, pada tahun 2023 kemarin sudah ada 50 GPAI yang dinyatakan lolos PPG melalui Jalur Baznas. Sedangkan untuk tahun ini, pihaknya berharap agar 200 GPAI bisa dibantu oleh Pemerintah Daerah.
“Harapan kita mudah-mudahan dengan jalur Baznas 200 GPAI kita majukan dan bisa difasilitasi tahun ini. Karena 50 GPAI sudah lolos PPG melalui jalur Baznas tahun kemarin,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis tak butuh waktu lama untuk menjawabnya. Sebab serumit apapun permasalahannya, pasti akan ada jalan keluar terbaik.
Perihal PPG apakah difasilitasi oleh Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nurkholis meminta untuk perwakilan kedua tim agar segera merumuskan aturan yang benar.
Bahkan apabila ternyata menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk berkirim surat untuk menanyakan aturan selanjutnya.
“Saya minta perwakilan Kemenag dan Dispendikbud untuk sama-sama merumuskan. Apakah ini kewenangan Dispendikbud atau justru Kemenag. Jangan sampai timbul fitnah atau saling lempar tanggung jawab,” tegasnya. (Wio)
