Views: 114
DEPOK, JAPOS.CO – Bakal Calon Wali Kota Depok, Supian Suri, melontarkan kritik keras terhadap alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota Depok untuk pembangunan Alun-Alun Barat dan Depok Open Space (DOS) tahap kedua. Supian menyoroti penggunaan anggaran sebesar Rp68 miliar, yang menurutnya tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih memprihatinkan.
“Bukan berarti saya menolak adanya alun-alun. Bagus, siapa bilang alun-alun itu tidak bagus? Tapi pertanyaannya, apakah ini prioritas? Di sisi lain, ada sekolah seperti SD Sukatani yang ambruk dan sampai sekarang tidak dibangun kembali. Ini seharusnya menjadi perhatian utama,” ujar Supian Suri di Cilodong, Selasa (12/11/2024).
Pemerintah Kota Depok diketahui menganggarkan Rp58 miliar untuk Alun-Alun Barat, sementara DOS Tahap II memerlukan biaya tambahan sebesar Rp10,8 miliar.
Menurut Supian Suri, dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Dia mengingatkan bahwa banyak infrastruktur penting, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang masih sangat membutuhkan perhatian.
Supian Suri mencontohkan kondisi Puskesmas Cilangkap yang minim fasilitas dan tidak layak sebagai pusat pelayanan kesehatan. “Di Cilangkap, kondisi ruang layanan Puskesmas sudah tidak memadai, dan bahkan ada Puskesmas yang tidak memiliki area parkir. Miris melihat kondisi ini, apalagi ketika kita bicara soal kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Supian juga mempertanyakan keberadaan jogging track di Depok Open Space (DOS), Balai Kota Depok, yang dianggapnya kurang relevan dan tidak berfungsi maksimal sebagai fasilitas olahraga.
“Jogging track itu terlalu pendek untuk aktivitas olahraga serius. Seharusnya, Balai Kota menjadi area terbuka yang lebih fungsional, bisa digunakan untuk upacara atau kegiatan besar, bukan dihias dengan ornamen yang akhirnya justru mengurangi fungsionalitasnya,” tambahnya.
Supian menilai bahwa pemerintah kota belum memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menentukan prioritas pembangunan. Alokasi anggaran untuk proyek-proyek rekreasi dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan mendasar masyarakat yang masih belum terpenuhi. Menurutnya, skala prioritas pembangunan harus lebih mengedepankan perbaikan jalan, jalur alternatif, serta peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan.
“Saya tidak bilang kita tidak boleh membangun alun-alun. Silakan saja, tapi setelah kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi. Jika melihat kondisi sekarang, infrastruktur kita masih jauh dari kata ideal. Jadi, akan lebih bijak jika anggaran fokus pada hal-hal yang paling dibutuhkan warga,” pungkas Supian Suri
Kritik Supian Suri ini merefleksikan keresahan sebagian masyarakat Depok yang melihat ketimpangan antara proyek infrastruktur rekreasi dan infrastruktur esensial. Dengan waktu pemilihan yang semakin dekat, isu prioritas anggaran ini berpotensi menjadi topik hangat yang memengaruhi persepsi pemilih terhadap calon pemimpin Depok.(Joko Warihnyo)
