Views: 133
DEPOK, JAPOS.CO – Pernyataan tim pasangan calon petahana, Imam Budi Hartono (IBH)-Ririn Farabi, yang mengklaim telah mencetak ribuan pengusaha baru di Depok, mendapat kritik tajam dari Ikravany Hilman, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).
Dalam debat calon wali kota Depok baru-baru ini, pasangan nomor urut 01, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar, mengungkapkan pencapaian program wirausaha baru sebagai bagian dari upaya mereka mendukung ekonomi warga.
Menurut IBH-Ririn, program Wirausaha Baru (WUB) yang diinisiasi Pemkot Depok telah berhasil mencetak 5.000 pengusaha baru, termasuk 1.000 pengusaha perempuan. Klaim ini disebutkan sebagai bukti konkret dari keberhasilan Pemkot dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mendorong kemandirian finansial warga. Namun, Ikravany Hilman yang lebih akrab disapa Ikra meragukan akurasi dari klaim tersebut.
“Dalam sebuah rapat, saya pernah tanya langsung kepada kepala dinas terkait soal ini,” kata Ikra, mengisahkan pengalamannya menelusuri data program wirausaha tersebut.
“Pertanyaannya sederhana, apakah 5.000 usaha baru yang disebutkan itu benar-benar terbentuk, atau hanya sekadar jumlah peserta pelatihan?” ujar Ikravany Kepada Japos Co Rabu, 13 November 2024.
Ikra menambahkan, respons yang diterima dari kepala dinas saat itu tidak memuaskan. Alih-alih jawaban konkret, ia mendapat penjelasan yang berputar-putar tanpa kejelasan.
“Jawabannya muter sana, muter sini,” ungkap Ikra. “Akhirnya, saya tanyakan dengan lebih tegas: di mana datanya? Mana buktinya? Apa nama usaha-usaha itu? Siapa orangnya? Dan akhirnya, diakui bahwa angka 5.000 dan 1.000 itu sebenarnya hanya jumlah peserta pelatihan, bukan pengusaha baru yang benar-benar telah menjalankan bisnis.”
Menurut Ikra, pernyataan ini mengaburkan makna program wirausaha baru yang idealnya bukan hanya soal jumlah pelatihan, tetapi tentang terciptanya lapangan pekerjaan nyata bagi warga Depok.
“Jika ribuan pengusaha baru memang sudah terbentuk, seharusnya kita bisa melihat dampak nyata di lapangan. Data-data ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut bukan sekadar formalitas tanpa hasil yang signifikan bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks Pilkada Depok, kritik Ikra terhadap klaim ini turut menyoroti pentingnya transparansi dalam program kerja pemerintah. Menurutnya, masyarakat Depok berhak mengetahui apakah program yang dijanjikan benar-benar berdampak pada kesejahteraan mereka atau hanya menjadi sekadar angka di atas kertas.
Dengan munculnya kritik ini, Ikra berharap ke depannya Pemkot bisa lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program ekonomi untuk masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan wirausaha baru.(Joko Warihnyo)
