Views: 1.5K
DEPOK, JAPOS.CO – Kontroversi menghiasi panggung kampanye Pilkada Jakarta 2024, kali ini melibatkan calon Wakil Gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Siswono, yang mendampingi Ridwan Kamil. Pernyataan Siswono dalam acara sosialisasi di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, baru-baru ini, menuai sorotan tajam dan reaksi keras dari masyarakat. Tidak hanya berhenti pada kritik publik, pernyataan Siswono bahkan berujung pada ancaman pelaporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama.
Dalam acara tersebut, saat sesi tanya jawab, seorang warga dengan nada bercanda bertanya soal “Kartu Janda,” menyinggung program untuk membantu perempuan yang ditinggal pasangan. Menanggapinya, Siswono bercanda dan menyampaikan bahwa program kesejahteraan sosialnya memang menyasar kalangan yang membutuhkan, termasuk janda kurang mampu. Namun, pernyataan lanjutan Siswono yang justru memicu polemik. Ia menyarankan bahwa “janda kaya” bisa menjadi solusi sosial dengan menikahi pemuda pengangguran, mengutip kisah Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya.
Pernyataan ini menuai kecaman dari sejumlah organisasi keagamaan. Pengurus Pusat Muhammadiyah menganggap bahwa menyamakan Nabi Muhammad sebagai pemuda pengangguran adalah hal yang keliru dan tidak pantas.
GP Ansor Jakarta juga bereaksi keras, menganggap pernyataan Siswono sangat tidak pantas dan berpotensi melukai perasaan umat Islam. Sulton, Sekretaris PW GP Ansor, menyatakan, “Kami sangat menyesalkan pernyataan calon wakil gubernur tersebut. Tidak hanya keliru, pernyataan itu bisa dianggap sebagai bentuk penistaan agama.” GP Ansor, bersama Ormas Betawi Bangkit, bahkan berencana melaporkan Siswono ke Polda Metro Jaya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, dan akan segera melaporkan hal ini. Kami berharap ada tindakan hukum yang adil agar tidak terjadi kesalahan serupa ke depannya,” ujar Sulton, Senin, 28 Oktober 2024.
Meski demikian, ada tokoh yang berupaya mengurai polemik ini dengan pandangan yang lebih tenang. KH. Abu Bakar Madris, ulama terkemuka dari Depok, menyampaikan bahwa mungkin saja Siswono tidak bermaksud menyinggung.
“Saya rasa Pak Siswono tidak berniat buruk. Tapi dalam tahun politik seperti ini, isu agama sangat sensitif dan mudah disalahpahami,” jelasnya. Meski demikian, KH. Abu Bakar juga menegaskan bahwa ke depannya, para politisi sebaiknya lebih berhati-hati dalam berbicara di ranah publik.
Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat mempertanyakan komitmen PKS sebagai partai berbasis agama. Ketua LSM Kapok Depok, Kasno, mengkritik bahwa partai seharusnya memiliki mekanisme internal yang lebih baik untuk membimbing kadernya dalam membawa nilai-nilai agama tanpa menimbulkan kontroversi.
“Ini bukan kali pertama kader PKS menjadi sorotan negatif. Mulai dari dugaan korupsi hingga kontroversi terbaru ini, apakah mereka benar-benar mencerminkan nilai yang diusung partai?” ujar Kasno.
Isu ini turut menyeret kembali nama-nama kader PKS yang terlibat kasus hukum sebelumnya, seperti mantan Presiden PKS dan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang sempat terseret kasus proyek Jalan Nangka.
“Kasus ini menunjukkan bahwa integritas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari agama, tetapi dari sikap dan perilaku di ranah publik,” tandasnya.
Di tengah kontroversi ini, tim sukses Siswono berupaya menjernihkan suasana dengan menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyinggung agama, melainkan sebagai bagian dari penyampaian visi sosial ekonomi.
Siswono juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menyatakan penyesalannya jika ucapannya menyinggung umat Islam. Namun, permintaan maaf ini tampaknya belum cukup untuk menghentikan gelombang kritik.
Pertanyaannya kini, apakah polemik ini akan berdampak pada elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Siswono (RIKA-Siswono)? Data survei menunjukkan tren penurunan elektabilitas mereka sejak kontroversi ini mencuat, sehingga kasus ini berpotensi menjadi pukulan berat di tengah kompetisi yang semakin sengit.
Sejumlah ormas telah melayangkan laporan mereka ke Polda Metro Jaya, dan masyarakat kini menantikan tindak lanjut proses hukum ini. Di sisi lain, warga Jakarta berharap agar polemik ini segera mereda agar kampanye bisa kembali fokus pada visi dan program yang positif, membangun kota tanpa harus merusak keharmonisan sosial.( Joko Warihnyo)
