Views: 785
DEPOK, JAPOS.CO – Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik pedas terhadap Pemerintah Kota Depok terkait insiden tragis yang menewaskan Martinus Panjaitan, seorang petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok. Martinus meninggal dunia pada Jumat malam, 18 Oktober 2024, saat bertugas memadamkan kebakaran di Pasar Cisalak, Depok. Menurut Dedi, insiden ini menunjukkan kurangnya perhatian Pemkot Depok terhadap keselamatan petugas di lapangan.
Dedi mempertanyakan anggaran yang dimiliki Pemkot Depok, yang seharusnya dapat mengalokasikan dana untuk pembelian masker oksigen serta perlengkapan keselamatan kerja (K3) lainnya. Ia merasa prihatin bahwa petugas Damkar yang bekerja di situasi berbahaya tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar yang layak.
“Kota dengan anggaran triliunan rupiah seharusnya mampu menyediakan perlengkapan K3 yang layak, termasuk masker oksigen untuk petugas Damkar. Masa beli masker saja tidak mampu?” ujar Dedi usai menghadiri acara konsolidasi kader Partai Gerindra di Depok, Selasa (29/10/2024).
Dedi juga menyoroti pentingnya keselamatan kerja bagi petugas yang menjalankan tugas berisiko tinggi. Menurutnya, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan perlengkapan keselamatan bagi setiap petugas Damkar di lapangan. “Negara wajib menyediakan kelengkapan K3. Ini adalah standarisasi yang harus ada,” tegasnya.
Insiden yang menimpa Martinus Panjaitan langsung mengundang perhatian publik. Berdasarkan kesaksian Sandi Butar Butar, rekan kerja almarhum Martinus, saat kejadian, ambulans Damkar yang seharusnya standby di lokasi ternyata tidak ada. Martinus akhirnya harus dievakuasi menggunakan ambulans milik relawan yang tidak dilengkapi tabung oksigen maupun alat medis darurat lainnya.
“Iya, itu ambulans relawan yang nggak ada tabung oksigen,” ujar Sandi. “Kalau mengikuti standard operating procedure (SOP), harusnya ada ambulans Damkar yang selalu siaga. Tapi kenyataannya, tidak ada,” tambahnya.
Mirisnya, Sandi mengungkapkan bahwa ambulans Damkar Depok sebenarnya memiliki perlengkapan medis standar. Namun, pada malam kejadian, ambulans tersebut justru tidak digunakan. Ia juga menuturkan bahwa beberapa perlengkapan medis yang seharusnya tersedia di ambulans Damkar malah hilang entah ke mana.
Kejadian ini semakin memperkuat kekecewaan Dedi Mulyadi terhadap pengelolaan anggaran Pemkot Depok. Ia menilai insiden ini bukan hanya masalah teknis semata, melainkan juga tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dedi menegaskan bahwa keselamatan petugas adalah hal yang mutlak dan wajib menjadi prioritas.
“Jika ada kelalaian dari pihak tertentu, harus ada implikasi yuridis yang ditindaklanjuti,” ucap Dedi.
Rekan-rekan Martinus merasa kehilangan mendalam dan berencana menuntut keadilan atas kejadian ini. Mereka bertekad untuk menyuarakan tuntutan kepada pejabat Damkar agar lebih memperhatikan keselamatan petugas di lapangan.
“Kita akan tuntut semua pejabat Damkar yang terkait,” tegas Sandi.
Kasus ini telah menjadi sorotan luas dan memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama mengenai pentingnya perlengkapan keselamatan bagi petugas yang berhadapan langsung dengan risiko tinggi. Bagi Dedi Mulyadi dan para pendukungnya, kasus ini menjadi refleksi yang perlu mendapat perhatian serius agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. ( Joko Warihnyo)
