Views: 976
DEPOK, JAPOS.CO – Suasana politik di Kota Kembang kembali memanas menyusul pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Depok. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan DPRD dan menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap tim pemenangan Supian-Chandra dalam Pilkada 2024.
Kritik pedas ini muncul karena dinilai telah terjadi kerusakan pada rasa kebersamaan di antara partai-partai pendukung Supian-Chandra. Pembagian porsi AKD yang tidak adil di bawah kepemimpinan Ketua DPRD yang baru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi pemicu ketidakpuasan di kalangan partai koalisi.
Dinamika Koalisi yang Terkoyak
Ketua Fraksi PKB DPRD Depok, Siswanto, menegaskan bahwa situasi ini perlu dicatat secara khusus. Ia menyatakan, “Teman-teman PDIP disinyalir sudah melukai sesama partai koalisi di Supian-Chandra.” Hal ini menunjukkan adanya ketegangan yang mencolok dalam koalisi Perubahan Depok Maju, yang seharusnya solid menjelang pemilihan.
Siswanto menjelaskan bahwa penyusunan AKD merupakan ujian bagi tingkat soliditas koalisi. “Kami melihat teman-teman PDIP memilih jalur yang berbeda. Bahkan, mereka tampak lebih sejalan dengan partai koalisi rival,” Ujar Siswanto Senin ( 14/10/2024)
Dia pun berharap PDIP secara terbuka menyatakan ketidakdukungannya terhadap Supian-Chandra. “Jika tidak, Ketua Tim Koalisi Perubahan Depok Maju perlu memberikan perhatian khusus, karena situasi ini akan melukai banyak partai dalam koalisi,” tegasnya.
Dampak Terhadap Partai Koalisi
Menurut Siswanto, bukan hanya PKB yang dirugikan, tetapi juga partai-partai lain dalam koalisi seperti Partai Demokrat. Ia memperingatkan bahwa langkah PDIP dalam penyusunan AKD dapat memicu banyak mesin partai koalisi untuk menahan diri dalam pemenangan Supian-Chandra.
Politikus asal PKB ini menilai bahwa etika politik di Depok sedang terabaikan, dengan praktik saling menikung yang kian mengkhawatirkan. “Pak Babai juga sangat menyayangkan adanya pengkhianatan dalam koalisi,” ujarnya.
Masalah Keadilan dalam Pembagian Porsi
PKB juga mengkritik kurangnya asas keadilan dalam pembagian posisi di AKD. Siswanto mempertanyakan mengapa PKS mengambil dua posisi puncak di dua komisi, yaitu Komisi A dan C, sedangkan partai lain tidak mendapatkan porsi yang setara. “Azas keadilan dalam pembagian setiap komisi seharusnya ditegakkan,” ungkapnya.
Pentingnya pemerataan posisi di dalam dewan menjadi sorotan utama. “Kami mempertanyakan keadilan dalam pengambilan keputusan ini,” lanjutnya.
Penutupan dan Harapan
Dengan adanya dinamika ini, PKB berharap ada langkah nyata untuk memperbaiki situasi di dalam koalisi. Jika tidak, akan ada dampak serius terhadap pemenangan Supian-Chandra dalam Pilkada mendatang. Pembagian AKD yang dianggap tidak adil ini memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen partai-partai dalam koalisi.
Ke depan, Siswanto berharap agar semua pihak menyadari pentingnya menjaga soliditas dan integritas koalisi untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan Depok. “Kita harus bersama-sama membangun Depok, bukan saling menikung,” tutupnya.
Dengan tantangan yang dihadapi, pembagian AKD ini menjadi salah satu indikator penting bagi keberlangsungan koalisi dan strategi pemenangan Supian-Chandra dalam pemilihan yang akan datang.( Joko Warihnyo)
