Views: 398
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Kebijakan Pemerintah RI terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah dikaji dan dilakukan penerapan kebijakan nya sejak 01 Oktober 2024 silam, tampaknya tak sepenuhnya mendapat dukungan dari segala pihak terlebih dari beberapa Oknum2 yang bekerja di stasiun pengisian BBM (SPBU) di sejumlah tempat.
Salah satu SPBU 14.221.245 dilokasi Kecamatan Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun berdasarkan pantauan Japos.co, tampak ada nya dugaan penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan terhadap instruksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI melalui PT.Pertamina, yang mana dalam hal ini diduga kuat jika SPBU tersebut tidak mendukung program Pemerintah RI serta merugikan masyarakat pengguna BBM bersubsidi.
Tak hanya dituding merugikan seluruh warga pengguna BBM subsidi, SPBU 14.221.245 yang terletak Jl Lintas Tanah Jawa-BP Mandoge Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa tersebut, juga diduga kerap memperjual belikan BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite kepada sejumlah oknum, yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pengguna dan cenderung untuk konsumsi alat industri.
“Setiap kami beli BBM Solar pakai jerigen, kami bayar dari 5rb hingga 10rb Rupiah bang per jerigen nya,” ucap seorang pembeli yang juga merupakan seorang agen, yang identitasnya tidak ingin diketahui ketika ditanyai di lokasi SPBU.
“Kalau gak bayar kami sama orang itu, mana lah mau dikasih kami beli BBM pakai jerigen bang, kalau polisi mana lah pernah dicek kelokasi ini bang, makanya bisa bebas seperti ini transaksinya” tambahnya memberikan keterangan.
Hal yang sama juga diungkapkan inisial JM, yang diketahui merupakan seorang pengusaha pengangkutan setempat ketika ditanyai pendapatnya dilokasi SPBU mengungkapkan, dirinya merasa keberatan dengan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh SPBU tersebut.
“Jadi kayak gini lah kami bang antri panjang untuk mengisi BBM solar, kayak mana mau cepat soalnya ada juga yang ngisi pakai jerigen, dan lebih menguntungkan sama pihak pengusaha SPBU nya,” ungkap JM.
“Sering kami bang mengantri panjang seperti ini sampai ber jam2, tiba sudah sampai diantrian depan BBM Solar nya sudah habis terjual,” kata JM.
“Heran juga kami, kenapa bisa bebas jual BBM subsidi kayaka gitu, padahal lokasi SPBU nya ini dekat kali sama Polsek Tanah Jawa, apa tutup mata Kapolseknya ini?” tutupnya memberikan pendapat.
Kapolres Simalungun AKBP Chocky S Meliala ketika dikonfirmasi melalui seluler nya, dirinya memilih bungkam tanpa memberikan tanggapan perihal tersebut, mana kala ratusan warga disekiatan Kecamatan Tanah Jawa sudah mengeluh akan susah nya mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah.
Akibat situasi dan kondisi susahnya mendapatkan BBM subsidi yang dirasakan ratusan warga dikecamatan Tanah Jawa, membuat RS yang merupakan seorang pengamat sosial berpendapat, sudah selayak nya PT. Pertamina memberikan sangsi tegas kepada SPBU tersebut jika pihak Kepolisian Resort Simalungun tidak mampu menegakkan peraturan yang berlaku.
“Kalau memang pihak Kepolisian tidak mampu menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, ya PT.Pertamina aja yang menindak tegas, bila perlu ditutup itu SPBU nya,” papar RS.
“Atau mungkin pihak SPBU sudah bagi2 sama petugas terkait sehingga semuanya bisa tutup aja akan kecurangan itu?” tutupnya.
Pahala Sihombing selaku Ketua LP4 Sumatera Utara ketika dikonfirmasi Japos.co melalui seluler pribadinya mengungkapkan, dirinya sangat menyayangkan hal tersebut berulang kali terjadi dalam rentan waktu yang cuku lama, dan sudah selayak hal tersebut segera dilaporkan kepada Dirjen Migas sejak dini.
“Kita selaku pemerhati masyarakat dan pemerintah terkait masalah bahan bakar biodiesel atau pertalite kerab kali mendapati penggunaannya tidak pada orang yang tepat, karena disinyalir peredaran BBM bersubsidi seringkali digunakan oleh perusahaan atau oknum tertentu dengan kesepakatan bersama oleh pengelola SPBU, yang seharusnya perusahaan menggunakan BBM non subsidi sehingga atas seringnya terjadi perbuatan ini BBM subsidi sering kali Kosong di SPBU dan kemudian hal yang terjadi sesuai dengan amatan kami dilapangan disaat pengisian BBM terlampau sering pengisi BBM lebih mengutamakan jerigen dari pada kendaraan yang sudah mengantri di SPBU, sering terjadi antrian panjang dan membuat pengguna jalan raya terganggu, seperti yang sudah langsung kita rasakan sendiri disaat akan mengisi BBM, sepertinya pengelola pengisian BBM lebih mengutamakan jerigen, dan juga pernah kita lakukan teguran agar mereka mengutamakan pengisian BBM pada kendaraan yg mengantri di lokasi SPBU, dan oknum mengatakan kami tidak akan melakukan lagi,” papar Ketua LP4.
“Ternyata mereka kembali melakukannya dan ternyata ada juga keluhan dari pengecer bahwa mereka dikenakan biaya tambahan antara Rp.5000 sampai 10.000/Jerigen, dan yang paling miris sementara Polsekta Tanah Jawa hanya beberapa ratus meter dari SPBU, apakah karena mereka sudah tutup mata atau sudah ada setoran?,” tambah Pahala Sihombing.
“Jangan ketika polemik ini semakin kacau, sehingga kami dari LP4 akan menyurati Dirjen Migas di jakarta seperti yang sudah pernah kami lakukan, sehingga SPBU tersebut ditutup selama 2 Minggu, dan ini adalah sekaligus sebagai peringatan kepada seluruh SPBU nakal di negeri ini,” tegas Pahala Sihombing Ketua LP4 Sumatera Utara. (L.Tampu)
