Scroll untuk baca artikel
BeritaJawa Barat

Tampung Aspirasi Masyarakat, Bupati Bandung Laksanakan Rembug Bedas di Desa Sukamanah Kec Pangalengan

×

Tampung Aspirasi Masyarakat, Bupati Bandung Laksanakan Rembug Bedas di Desa Sukamanah Kec Pangalengan

Sebarkan artikel ini

Views: 871

KABUPATEN BANDUNG, JAPOS.CO – Sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna pada pelaksanaan Rembug Bedas di Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Rabu (4/9/2024). Sebelumnya, Bupati Bandung melaksanakan Rembug Bedas di Desa Wanasuka dan Banjarsari Kecamatan Pangalengan.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Aspirasi warga itu langsung direspon oleh Bupati Bandung dengan memberikan solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat yang hadir dalam Rembug Bedas. Pada pelaksanaan Rembug Bedas itu, warga menyampaikan aspirasinya, Bupati Bandung langsung memberikan solusi.

Rembug Bedas itu dihadiri aparatur pemerintah desa, BPD, LPM, para ketua RT, RW, kader PKK, Posyandu, Pos KB, karang taruna, Bunda Literasi, guru ngaji, para petani, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pihak lainnya.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Bunda Bedas Hj. Emma Dety Dadang Supriatna, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bandung Nina Setiana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tata Irawan dan sejumlah perwakilan dari para Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. Bandung.

Bupati Bandung mengaku merasa senang dan bahagia bisa silaturahmi dengan berbagai unsur di Desa Sukamanah tersebut. “Rembug Bedas ini dalam rangka ngarakeutkeun silaturahmi, ngaguar aspirasi jeung mereka  solusi,” katanya.

Dadang Supriatna mengatakan pelaksanaan Rembug Bedas ini untuk memastikan program-program apakah sampai atau tidak kepada masyarakat. Ia menyebutkan, Desa Sukamanah menerima dana bagi hasil dari bonus produksi panas bumi sekitar Rp 490 juta.

“Dana bagi hasil itu di antaranya bisa digunakan untuk pengelolaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),” kata Bupati Bedas, untuk merespon aspirasi warga terkait pemanfaatan dana bagi hasil di antaranya untuk LMDH.

Bupati menyebutkan, anggaran yang masuk ke desa di Kabupaten Bandung dari 280 miliar naik menjadi Rp 450 miliar, selama tiga tahun kepemimpinannya.

“Jumlah total anggaran yang masuk ke desa itu sekitar Rp 850 miliar. Belum lagi kelurahan hampir Rp 30 miliar, dan ditambah dana bantuan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) kurang lebih Rp 480 miliar, ada kenaikan sekitar Rp 200 miliar dalam waktu 3,4 tahun,” katanya.

Ia berharap program-program tersebut bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya warga Kecamatan Pangalengan.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan, bahwa pembangunan jalan dari sekitar pintu Desa Sukamanah sampai Bunderan Pangalengan, tahun ini insya Allah rampung dalam pembangunnya. Begitu juga dengan pembangunan jalan di Desa Margaluyu, sekitar 7 km akan menjadi perhatian pemerintah.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ini menyebutkan, jika terpilih lagi menjadi Bupati Bandung dalam lima tahun kedepan, pembangunan jalan se-Kecamatan Pangalengan bisa tuntas.

Lebih lanjut Kang DS, mengatakan bahwa lembaga masyarakat desa hutan harus dipertahankan, menyusul adanya aspirasi dari warga setempat.

“Sebab tidak akan ada panas bumi, kalau tidak ada tanaman. Tidak akan ada air, kalau tidak ada tanaman,” kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.

Ia menyebutkan d Kabupaten Bandung ada petani pemilik, petani penggarap dan petani buruh tani. “Petani pemilik, memiliki lahan. Petani penggarap, memiliki lahan hasil sewa, petani buruh tani,” katanya.

Kang DS mengatakan, para petani di Kabupaten Bandung sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pada tahun 2023 petani di Kabupaten Bandung sudah diberikan hibah sebesar Rp 25 miliar, tahun 2024 sebesar Rp 19 miliar dan tahun depan Rp 50 miliar.

Bupati Bedas ini menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan bantuan 5000 pohon kepada masyarakat pengelola lembaga masyarakat desa hutan.

“Minimal untuk menanam pohon pada lahan seluas 5 hektare dari 45 hektare, dengan kebutuhan 700 pohon per hektare. Anggarannya sudah ada,” kata Kang DS, untuk memberikan solusi penanaman pohon kepada masyarakat desa hutan.

Masyarakat yang mengharapkan adanya lapangan olahraga dan kegiatan lainnya, kata dia, pemerintah Kecamatan Pangalengan untuk membuat surat usulan ke Pemkab Bandung. Atas dasar surat usulan itu, Bupati Bandung akan memohon bantuan penyediaan lahan seluas 5 hektare untuk lapangan olahraga ke PT. Perkebunan Nusantara.

“Itu solusinya, lapangan ini nantinya untuk masyarakat di 13 desa se-Kecamatan Pangalengan,” katanya.

Kang DS kembali menegaskan, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, untuk memberantas bank emok.

“Sebab, bank emok merusak karakter. Salah satu penyebab perceraian di Kabupaten Bandung, di antaranya pinjaman bank emok. Tahun 2021 mencapai 7000 pasangan yang bercerai, 70 persen gara-gara faktor ekonomi, dan sekitar 30 persen gara-gara bank emok,” ucapnya.

Menurutnya, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan itu sudah dikucurkan sebesar Rp 70 miliar.

“Insya Allah tahun 2025 akan ditambah lagi Rp 30 miliar, sehingga totalnya Rp 100 miliar,” tuturnya.

Pinjaman awal Rp 2 juta, katanya, jika lancar akan dinaikan Rp 5 juta dan bisa sampai Rp 10 juta. Setelah sukses, masyarakat bisa menggunakan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan pinjaman capai Rp 500 juta dengan bunga 4 persen.

“Bisa perorangan atau kelompok, apakah mau petani atau pengusaha, silahkan. Kelompok wanita tani bisa memanfaatkan program tersebut,” katanya.

Ia pun berharap masyarakat Kabupaten Bandung sejahtera, dan tidak ada yang tidak makan. Bupati berharap aparatur desa untuk menyediakan stok bahan pangan beras di desa, minimal satu kwintal.

“Untuk itu, Pemkab Bandung memberikan bantuan 26,4 ton beras untuk masyarakat Desa Sukamanah,” katanya.

Kang DS pun berharap semua kader PKK, Posyandu, Pos KB dan Pos Sub KB se-Kabupaten Bandung pada tahun 2025, insya Allah akan diberikan insentif.

Kang DS mengatakan di Kecamatan Pangalengan membutuhkan tempat untuk pagelaran seni budaya, lapang olahraga dan tempat UMKM. Sehingga para wisatawan yang datang ke Pangalengan bisa diam di suatu tempat.

“Membutuhkan lahannya sekitar 5 hektare. Pasar ada, tempat olahraga ada, tempat pagelaran seni budaya ada, dan rest area juga ada,” katanya.

Menurutnya, sebelum ada guru ngaji datang ke sekolah, para siswa TK, SD dan SMP, yang bisa mengaji atau membaca Al-Quran hanya 15 persen.

“Saya prihatin. Maka dengan adanya guru ngaji datang ke sekolah, sekarang berdasarkan survei anak sekolah itu sudah mencapai 80 persen bisa baca Al-Qur’an,” katanya sembari mengajak untuk menghormati guru, guru ngaji maupun ustadz/ustadzah atau ulama.

Lebih lanjut ia mengatakan guru ngaji mendapatkan insentif itu melalui Dinas Pendidikan dan BAZNAS. Bagi yang belum terakomodir untuk didaftarkan ke BAZNAS, supaya bisa mendapatkan insentif.

Tak hanya itu, kata dia, selama kepemimpinannya sekitar 9000 guru honorer di Kabupaten Bandung sudah menjadi tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“ASN itu PNS dan P3K, memiliki hak dan kewajiban yang sama. P3K bisa diangkat jadi kepala dinas asal kompetensinya mumpuni,” ujarnya.

Selama 3,4 tahun, Bupati kembali menginformasikan APBD Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dari semula Rp 4,6 triliun naik jadi Rp 7,4 triliun. Begitu juga PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Rp 960 miliar naik jadi Rp 1,4 triliun.

Kemudian Pemkab Bandung sudah menerima 375 Penghargaan. Ia mengatakan dengan menyisakan waktu 2,5 bulan lagi, yaitu akan dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional 27 November 2024. Di Kabupaten Bandung memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan memilih kembali Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Kang DS mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 itu. “Jangan sampai golput dan datang ke TPS masing-masing untuk memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin penting. Simkuring siap melanjutkan kepemimpinan mendatang periode tahun 2024-2029,” katanya..(Hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 86 SAMOSIR, JAPOS.CO –  Sejumlah Anggota DPRD bersama Plt Bupati Samosir Martua Sitanggang mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan Pagu sebesar Rp…