Views: 1.8K
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Pada saat pasangan RHS-ZW atau Radiapo Hasiholan Sinaga dan Zonni Waldy mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil calon bupati Simalungun yang di selenggarakan pada 09 Desember 2020 lalu, kala itu masyarakat antusias memilih pasangan RHS-ZW karena janji-janji kampanye yang menjanjikan.
Salah satu perhatian masyarakat Simalungun kala itu tertarik dengan program kartu Sikerja yang di gadang gadang pasangan RHS-ZW , karena hal tersebut memiliki program yang diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan modal usaha.
Selain itu juga upaya mereka untuk menarik perhatian masyarakat dengan impian untuk memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih keahlian dan disiplin masyarakat, demi untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan serta pendidikan bagi masyarakat Simalungun di anggap gagal.
Seperti keterangan bapak Manurung warga Hatonduhan ke Japos,Jum’at (30/08/24), di antara program-program tersebut tidak pernah di rasakan masyarakat sampai sekarang, awalnya yang mendukungnya berharap setelah RHS-ZW menang betul-betul mewakafkan diri buat rakyat Simalungun,tetapi itu di nilai hanya omong doang oleh warga.
“Saat RHS-ZW datang berkampanye ke kampung kami dulu mereka menyuarakan dengan lantang menjanjikan,bahwa setiap warga yang memiliki kartu Sikerja akan di berikan modal usaha maksimal mencapai Rp 50.000.000,namun sampai RHS-ZW habis masa jabatannya sekarang ,faktanya janji tinggal janji aja Bupati RHS itu,” ucap warga ke Japos.
“Hebatnya lagi mereka (RHS-ZW) berani berucap akan mewakafkan diri untuk Simalungun, tetapi apa yang ada sekarang, jalan aja hancur semua, sudah gitu berani pula RHS mencalonkan kembali menjadi calon Bupati Simalungun untuk ke dua periode, warga sekarang udah bisa menilai kinerja dia selama memimpin Simalungun ini,” lanjutnya kesal.
“Menurut saya kebijakan yang di terapkan pemkab Simalungun seperti program pembatasan jalan (Portal) pun sudah kurang tepat, dimana keadaan jalan yang keadaannya masih rusak berat tetap di portal, jadi anggaran tersebut sudah tidak tepat lagi, karena dalam pelaksanaan pembatasan jalan sebelumnya tidak di pikirkan secara matang,” terang Manurung kembali.
Terkait keluhan warga Hatonduhan tersebut, Japos.co mencoba mencari tanggapan dari pihak pemkab Simalungun dan pihak yang terkait, namun sampai berita ini diturunkan belum berhasil dihubungi. (Rait)
