Views: 547
TANAH DATAR, JAPOS.CO – Proyek irigasi di Nagarian Supayang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya tunai, kini menjadi sorotan publik. Pembangunan yang dimulai beberapa bulan lalu ini telah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan dan bahan material yang digunakan.
Dengan total anggaran lebih dari Rp 126 juta yang didanai oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBN, proyek ini awalnya dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, realitas di lapangan justru sebaliknya. Sejumlah bagian dari pondasi irigasi yang baru dibangun mengalami keretakan, yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang seharusnya.
Munculnya keretakan pada pondasi irigasi yang baru saja selesai dibangun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pemerhati proyek infrastruktur. Masyarakat lokal dan tokoh setempat mulai meragukan kualitas pekerjaan dan bahan material yang digunakan dalam proyek ini. Mereka khawatir bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara asal-asalan, hanya untuk memenuhi target waktu tanpa memperhatikan standar teknis yang telah ditetapkan.
Dalam investigasi awal, sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa proses pembangunan terkesan tergesa-gesa, dengan pengawasan yang minim. “Dari awal, kami sudah melihat bahwa pekerjaan ini tidak berjalan sesuai rencana. Ada kekurangan dalam kualitas bahan yang digunakan, serta metode konstruksi yang sepertinya tidak tepat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tanggapan Walinagari: Antara Klarifikasi dan Gugatan
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Japos.co mencoba menghubungi Walinagari Supayang, Novrianto, untuk mendapatkan klarifikasi mengenai proyek tersebut. Namun, tanggapan yang diberikan oleh Novrianto justru menimbulkan polemik baru. Ia mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap pemberitaan awal yang telah terbit, bahkan menganggapnya sebagai fitnah. Novrianto menyatakan akan melaporkan masalah ini ke Dewan Pers dan pihak kepolisian, ujarnya Senin (26/8/2024).
“Kalau Bapak ingin membantu saya, tolong bantu saya siapa otak dibalik ini semua (berita fitnah yang merusak nama baik Nagari, saya beserta perangkat nagari). Karena tokoh dari rantau bereaksi Nagari Supayang di otak atik seperti ini,” ujarnya dalam komunikasi melalui WhatsApp.
Novrianto juga menambahkan bahwa proyek irigasi tersebut masih dalam proses pengerjaan dan belum melewati masa tenggang 180 hari yang ditetapkan dalam peraturan. “Ini masih dalam pengerjaan, sudah diberitakan hal yang mencoreng nama Nagari, ini jelas melanggar dan ada indikasi ditunggangi oleh pihak tertentu,” tegasnya.
Ia pun mengklaim telah mempersiapkan bahan-bahan untuk dilaporkan ke Dewan Pers dan berkonsultasi dengan pengacara terkait langkah hukum yang akan diambil. “Karena berita ini sudah menyebar, tanggung basah, kita akan usut tuntas,” tambahnya.
Di sisi lain, tanggapan Walinagari Supayang ini mendapat kritikan tajam dari Direktur Goverment Against Corruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang, SH MH. Menurutnya, reaksi Novrianto yang meradang dan merasa difitnah ketika ada berita kontrol sosial di daerahnya justru menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah.
“Novrianto selaku Walinagari, apalagi ikut terlibat dalam pengerjaan tersebut, seharusnya tidak membawa-bawa yang lain dan mengadu ke sana kemari. Bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah jika hanya bisa melibatkan pihak lain dan berlindung di balik orang lain?” ujar Andar.
Ia juga mempertanyakan klaim fitnah yang diutarakan oleh Novrianto. “Berita apa yang telah memfitnah dia? Ini Walingari yang tidak bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Bagaimana mau merawat pekerjaan itu nanti jika dari awal saja sudah tidak sesuai perencanaan?” lanjutnya.
Andar menegaskan bahwa Novrianto sebaiknya lebih banyak belajar mengenai keterbukaan informasi publik dan tidak meradang ketika ada kritik atau informasi yang disampaikan kepadanya. “Ini contoh pemimpin yang tidak benar, tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi bisanya hanya melemparkan kesalahan ke orang lain dan merasa dirugikan,” tegasnya.
Menurut Andar, kasus ini membuka mata publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Proyek irigasi di Nagarian Supayang bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal bagaimana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan integritas.
Dengan kontroversi yang terus bergulir, langkah-langkah ke depan yang harus diambil termasuk audit independen terhadap proyek tersebut, evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan proyek, dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, pungkasnya. (D/H)
