Views: 1K
DEPOK, JAPOS.CO – Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok dalam merealisasikan sertifikasi barang milik daerah (BMD) pada tahun 2023 mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bentuk penghargaan ini disampaikan melalui Piagam Penghargaan yang diberikan langsung oleh Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam sebuah acara di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 8 Agustus 2024.
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, sementara Pemkot Depok diwakili oleh Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono. Dalam sambutannya, Nawawi Pomolango menekankan bahwa KPK akan terus mendukung upaya kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai kantor pertanahan di kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Barat.
“Atas pencapaian ini kami sampaikan selamat. Namun, KPK akan terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk terus berkoordinasi demi perbaikan pengelolaan dan penyelamatan aset daerah,” ujar Nawawi Pomolango dalam kesempatan tersebut yang juga merupakan bagian dari Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024, Rapat Koordinasi Kepala Daerah Wilayah Jawa Barat.
Indra Gunawan, yang didampingi oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Dindin Saripudin, menyampaikan bahwa raihan ini merupakan hasil dari langkah progresif yang dilakukan melalui kolaborasi intensif dengan Pemkot Depok.
“Realisasi sertifikasi aset pemda dengan total 1001 aset pada tahun 2023 merupakan buah dari arahan dan petunjuk yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Jawa Barat. Dengan pencapaian ini, BPN Kota Depok berhasil menjadi kantor pertanahan dengan jumlah sertifikasi aset BMN terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas Indra Gunawan.
Penghargaan dari KPK, lanjut Indra, adalah momen yang sangat membanggakan, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79.
“Piagam Penghargaan ini menjadi kado terindah menjelang Hari Kemerdekaan RI. Kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan,” tuturnya dengan penuh semangat.
Indra juga menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa hasil yang dicapai tidak pernah mengingkari proses.
“Keringat yang menetes dari tubuh kita membuat kita semakin bersemangat. Hasil ini memacu kita untuk terus memperbaiki diri dan berbenah selaras dengan komitmen kita bersama KPK, khususnya untuk warga Kota Depok,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra Gunawan juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot Depok yang terus bersinergi dalam pengelolaan BMN yang lebih baik.
“Tugas kita semua adalah menjaga dan mengamankan aset milik Pemkot, baik yang berasal dari perolehan penyerahan PSU maupun pengadaan langsung. Penghargaan ini menjadi tanda bahwa kita serius dalam menangani hal ini,” pungkasnya.
Dindin Saripudin, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, menambahkan bahwa untuk tahun 2024, sudah ada 260 sertifikat elektronik (alih media) yang telah diserahkan kepada Pemda, serta 31 pemberian hak yang telah diproses. “Optimalisasi dan arahan Kepala Kantor Pertanahan menjadi pemersatu bagi kita semua untuk terus bergerak bersama Pemkot Depok dalam mengamankan aset negara sesuai arahan dan petunjuk MoU dengan KPK,” jelas Dindin.
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, yang hadir bersama 36 kepala daerah se-Jawa Barat, juga menyampaikan kebahagiaannya atas penghargaan yang diberikan KPK. Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan kebijakan yang tegas dalam mencegah praktik-praktik korupsi.
“Saya sangat senang melihat laporan dari Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang mampu memberikan tindakan tegas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kami sangat mendukung penindakan korupsi, baik terkait masalah keuangan maupun permasalahan penipuan dan kecurangan dalam PPDB,” ujar Imam Budi Hartono.
Acara ini juga merupakan bagian dari kampanye antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK melalui Roadshow Bus KPK 2024 dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”. Roadshow ini bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Selain itu, acara ini menjadi momentum bagi para kepala daerah di Jawa Barat untuk bertukar pengalaman dan strategi dalam upaya mempercepat sertifikasi aset daerah serta memperkuat sinergi dalam mencegah praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kami sangat bersyukur jika arahan dari Pj Gubernur dapat ditindaklanjuti oleh KPK atau pihak-pihak berwajib, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah maupun warga,” tutup Imam Budi Hartono.( Joko Warihnyo )
