Views: 966
CIMAHI, JAPOS.CO – Dalam upaya memperkuat implementasi reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Cimahi mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggunaan Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) pada Kamis (01/8/2024) di Ball Room Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Pengelola RB perangkat daerah.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, dalam sambutannya menekankan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya terimplementasi di semua perangkat daerah.
“Birokrasi pemerintah Kota Cimahi harus menjadi lincah dalam menjalankan fungsinya di era 4.0. ASN harus berperan sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan pemersatu bangsa,” ujar Dicky.
Saat ini, indeks RB Kota Cimahi berada di peringkat ke-6 se-Jawa Barat dengan nilai 81,26 dan predikat A (memuaskan). Namun, Dicky menekankan perlunya transformasi berkelanjutan.
“Reformasi birokrasi tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun penyelesaian persoalan strategis seperti pengentasan kemiskinan dan digitalisasi pemerintahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga memaparkan strategi penataan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari manajemen SDM melalui strategi 6 P, yang mencakup perencanaan dan pengadaan, penguatan budaya kerja, percepatan kapasitas SDM, peningkatan kinerja, pengembangan talenta, dan penguatan teknologi.
“Pemerintah Kota Cimahi perlu segera menerapkan Sistem Merit melalui Talent Pool untuk mendapatkan talenta terbaik yang akan menggerakkan roda pemerintahan,” tambahnya.
Dicky juga mendorong penerapan konsep organisasi pembelajar (learning organization) dalam birokrasi, yang ditandai dengan inovasi berkelanjutan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Birokrasi yang terus berinovasi dan mengutamakan kompetensi adalah ciri dari learning organization,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dicky menekankan pentingnya penerapan dynamic government untuk mempercepat reformasi birokrasi.
“Pemerintahan yang dinamis berorientasi pada hasil, dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta fokus pada outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Maria Fitriana, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat, launching dan kick-off aplikasi SURABI telah dilakukan pada Maret 2024, dan hari ini kita melaksanakan Bimtek bagi Tim Pengelola RB perangkat daerah,” ungkap Maria.
Acara ini menghadirkan narasumber Iwan Kurniawan SSTP MAP dan Akhmad Deni Sumirat, SST dari Tim RB Provinsi Jawa Barat, Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.(DEMAK GULTOM)
