Views: 814
CIAMIS, JAPOS.CO – Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis diminta lebih hati-hati memanfaatkan media sosial, berkenaan dengan Pilkada 2024.
Pegawai yang terbukti tidak bersikap netral, bakal mendapatkan sanksi tegas. “ASN harus menjaga netralitas, tidak melakukan keberpihakan dalam Pilkada. Di era digitalisasi saat ini, hati-hati memainkan jempol saat memanfaatkan media sosial, agar tidak terjebak pada pelanggaran,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis, Syarief Nurhidayat, Rabu (31/7).
Jejak digital sulit dihapus sebagai abdi negara, tambahnya, sekecil apa pun pelanggaran yang dilakukan lewat media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X), dan lainnya bakal ketahuan. Jejak digital yang diunggah, sulit dihapus. “Untuk itu jangan sampai memberi like, komentar maupun subscribe berkenaan dengan pilkada,” katanya.
Sebagai warga negara, lanjutnya, ASN maupun PPPK memiliki hak politik. Untuk menyukseskan Pilkada, pada waktunya silakan datang ke TPS. “Tapi ingat, dilarang mengarahkan sesuatu keberpihakan pada orang lain, termasuk keluarga yang punya hak politik,” ujar Syarief.
Menurutnya, keberadaan ASN dalam pemilu berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Bawaslu. Menyangkut pedoman pembinaan netralitas ASN dalam pemilu, termasuk Pilkada. “Sudah jelas termaktub soal netralitas ASN, tidak boleh melakukan keberpihakan. Bagi pelanggar pasti bakal mendapat sanksi mulai ringan (sanksi moral), sedang hingga berat berupa diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Memasang status keberpihakan pada calon di media sosial juga dilarang. Ini tidak beda dengan pasang baliho atau poster,” ujarnya.
Berkenaan dengan ASN datang ke lokasi kampanye dengan catatan pasif, Syarief mengingatkan agar hati-hati. Sebab ketika memberikan reaksi, seperti mengangkat tangan, berteriak, tidak ubahnya dengan tindakan aktif. “Jangan sampai terbawa emosi. Ingat masyarakat pun dapat memberi laporan, tentunya disertakan bukti dan identitas, ” tegas Syarief.
Terpisah Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan juga mengingatkan agar ASN dan PPK bersikap netral pada Pilkada 2024. Selain itu juga minta a agar lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial dan bertutur kata. “Jaga netralitas. Hati-hati bermain medsos, jangan sampai salah. Medsos sedianya untuk refreshing, tapi ketika bercanda, bisa dianggap tidak netral,” kata Erwan.
Saat ini, tandas Erwan anggota Korpri Ciamis sekira 7.000 orang dan Erwan mengingatkan agar ASN termasuk PPPK menuaikan hak pilih dengan baik. (Mamay)
