Views: 860
DEPOK, JAPOS.CO – Relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melaporkan kebijakan pendidikan yang dianggap merugikan siswa miskin langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Aksi ini dilakukan setelah upaya protes sebelumnya di SMAN 4 Depok tidak mendapatkan respons yang memadai.
Ratusan massa yang tergabung dalam aksi ini akhirnya berhasil membawa beberapa orang tua dan siswa dari keluarga miskin, yang didampingi DKR, untuk diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan tersebut diwakili oleh Johanes Joko, Tenaga Ahli Utama KSP, beserta timnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DKR Roy Pangharapan menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk permintaan untuk membuka kembali jalur optimalisasi agar siswa miskin dapat diterima di sekolah negeri. Menurut Roy, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya menerima 32 siswa per kelas sangat merugikan siswa dari keluarga kurang mampu.
“Akibat kebijakan tersebut, siswa-siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa bersekolah. Jadi tetap saja kebijakan itu mengorbankan ribuan siswa miskin karena kelas dibatasi hanya boleh menerima 32 orang siswa per kelas,” jelas Roy.
Roy menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya membatasi jumlah siswa per kelas jika telah membangun sekolah yang cukup sesuai kebutuhan. Namun, faktanya di Kota Depok hanya ada 15 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri, yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk kota Depok yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa.
“Tahun ini ada lebih dari 15.000 siswa pendaftar, sementara yang diterima hanya sekitar 25%. Sehingga kebijakan 32 siswa per kelas menjadi tidak efektif di tengah tingginya kebutuhan siswa yang ingin bersekolah,” tegas Roy.
Menurut Roy, pemerintah salah melihat akar masalah sehingga kebijakan yang diambil bukan menjadi solusi, malah menambah masalah baru.
Dalam pertemuan dengan Staf KSP, para orang tua siswa miskin menyampaikan keinginan agar anak-anak mereka bisa bersekolah. Perwakilan yang diterima dibatasi 5 orang tua, 5 siswa, dan 3 relawan DKR.
“Sambil terisak, para orang tua berharap agar Presiden Jokowi melalui KSP dapat menolong agar anak mereka bisa tetap sekolah tahun ini,” jelas Roy.
Staf KSP berjanji akan segera menindaklanjuti laporan para orang tua siswa dan DKR serta segera melaporkannya kepada Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, dan Presiden Joko Widodo.
Setelah pertemuan dengan KSP, perwakilan peserta aksi disambut oleh sekitar 200 relawan yang tetap bertahan di lokasi aksi. Setelah menyampaikan hasil pertemuan, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.( Joko Warihnyo )
