Views: 1.1K
DEPOK, JAPOS.CO – Kembali terjadi kasus penolakan siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu di sekolah negeri. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi solidaritas terhadap 22 siswa keluarga miskin yang ditolak bersekolah di sekolah negeri. Hal ini diungkapkan oleh Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok, kepada wartawan usai melakukan Demo di SMAN 4 di Depok pada Selasa (25/6/2024).
Sejumlah orang tua siswa dari keluarga miskin, dengan pengawalan relawan DKR Kota Depok, mendatangi SMAN 4 Depok untuk menuntut keadilan.
“Hari ini DKR melakukan aksi solidaritas menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK di Kota Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini terjadi setiap tahun,” ujar Roy Pangharapan.
Aksi solidaritas tahun ini dipicu oleh penolakan sekolah negeri terhadap siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu. Meskipun pemerintah telah mengancam tindakan tegas terhadap sekolah yang menjual kursi siswa dan menolak siswa miskin, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan.
“Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah,” tegas Roy Pangharapan.
DKR mempertanyakan mengapa kejadian seperti ini terus berulang setiap tahun tanpa ada evaluasi dan solusi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Sangat memalukan, kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada apa ini?” tanya Roy Pangharapan.
Padahal, menurutnya, subsidi pemerintah untuk sekolah negeri cukup besar, tetapi anehnya masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah.
“Sekolah negeri itu disubsidi 100% oleh pemerintah. Harusnya bisa menampung semua siswa miskin. Ini tandanya tidak ada pengawasan, evaluasi, dan disiplin pada sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem ngapain aja?” tambah Roy Pangharapan.
Roy Pangharapan menegaskan bahwa amburadulnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok harus dievaluasi, termasuk dugaan jual beli bangku yang harus diusut tuntas.
“Usut tuntas mafia PPDB SMA dan SMK Negeri di Kota Depok,” pungkas Roy Pangharapan.
Aksi solidaritas tersebut diikuti oleh sekitar 300 warga masyarakat dan kader DKR Kota Depok. Perwakilan aksi ditemui oleh kepala SMAN 4 Depok.
Dalam aksi tersebut, juga dilakukan pengukuran jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4. Hasil pengukuran langsung menunjukkan jarak hanya 90 meter dari rumah siswa ke SMA Negeri 4 Depok.(Joko Warihnyo)
