Views: 904
DEPOK, JAPOS.CO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok mengukir sejarah baru dengan menyerahkan 149 sertifikat aset elektronik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan 7 sertifikat elektronik aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Acara ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Pertanahan Kota Depok, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
Sertifikat elektronik diserahkan langsung oleh Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, kepada Wali Kota Depok yang diwakili oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah SMAN 14 Depok, Wawan, serta pejabat terkait lainnya. Untuk sertifikat elektronik milik Pemprov Jawa Barat, diterima oleh Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Fajar Maulana.
Indra Gunawan menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat elektronik ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kota Bandung pada 10 Juni 2024.
“Secara simbolis, satu sertifikat elektronik berupa aset Gedung Sate telah diserahkan oleh Pak Menteri AHY pada peluncuran Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik untuk 11 Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Hari ini, kami melanjutkan saja,” ujar Indra Kamis 20 Juni 2024.
Indra menekankan bahwa transisi alih media ke sertifikat elektronik merupakan tantangan besar di era digital, yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas.
“Progres hari ini tentu membutuhkan kesabaran dan ketelitian dari seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengimplementasikannya. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kesabaran rekan-rekan dalam mewujudkan suksesnya program sertifikat elektronik,” kata Indra, yang disambut dengan tepuk tangan meriah.
Indra juga menyoroti perubahan kultur kerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sejak penerapan alih media, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kalau biasanya jam 5 sore sudah bisa pulang, sekarang rekan-rekan paling cepat jam 9 malam baru meninggalkan kantor. Ini bentuk konsistensi, dan integritas yang tinggi menjadi kebanggaan kita bersama,” jelasnya.
Dengan perubahan ini, BPN Kota Depok harus menyelesaikan dua tugas besar: pertama, mencapai zona integritas, dan kedua, mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Lengkap.
“Kantor Pertanahan Kota Depok masuk dalam zona integritas merupakan upaya yang kini tengah dikejar. Kami optimistis bisa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” ujar Indra.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY bahkan datang langsung ke Tapos, Kota Depok, untuk melihat proses penetapan tanda batas dan kegiatan pengukuran di lapangan.
“Pak Menteri ingin melihat langsung proses data fisik dan kegiatan pengukuran yang dilakukan. Alhamdulillah, Pak Menteri menyaksikan secara langsung dan berdialog dengan warga,” ungkap Indra.
Dalam kesempatan ini, Indra juga mengajak Pemkot dan Pemprov untuk terus berkontribusi dalam menuntaskan pekerjaan rumah yang ada.
“Pertumbuhan Kota Depok yang begitu masif merupakan tantangan tersendiri dalam menata aset. Masih banyak aset milik pengembang yang belum diserahkan ke Pemkot. Ini menjadi hambatan dalam merealisasikan Kota Lengkap,” jelasnya.
Indra berharap, di penghujung masa bakti Wali Kota Mohammad Idris, target sertifikat aset bisa diselesaikan.
“Jika kita berhasil, nilai kapital aset Pemkot Depok akan meningkat tajam, menembus triliunan rupiah,” paparnya.
Penyerahan sertifikat elektronik ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok, termasuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nina Windialika, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Dindin Saripudin, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Yoa Munawar, Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan Gaestyo Suhelmi, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Galang Rambu Sukmara, dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Hodidjah.
Indra menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan memanfaatkan momentum ini untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.
“Teruslah saling menguatkan dan masifkan sosialisasi kepada masyarakat. Yakinlah program prioritas Kementerian ATR/BPN memberikan solusi dan kontribusi bagi bangsa ini,” pungkasnya.( Joko Warihnyo )
