Views: 1.1K
DEPOK, JAPOS.CO – Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan, menyerukan agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memastikan bahwa tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin yang ditolak bersekolah di sekolah negeri menjelang akhir masa jabatan mereka.
“Di akhir pemerintahan ini sebaiknya dipakai untuk memastikan tidak ada lagi siswa miskin yang tidak bisa sekolah karena bangkunya dijual kepada keluarga yang mampu,” kata Roy kepada Group Media Jaya Pos Sabtu (15/6/2024)
Roy menyoroti bahwa penolakan terhadap siswa miskin di sekolah negeri terus meningkat setiap tahun akibat sistem kuota dalam zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah. Ironisnya, anggaran pendidikan yang menghabiskan 20% dari APBN justru naik setiap tahunnya tanpa ada perbaikan signifikan.
“Anggaran makin besar, semakin banyak siswa miskin yang tidak sekolah. Itu uang dipakai untuk foya-foya di berbagai kementerian atas nama pendidikan kedinasan,” lanjutnya.
Pemerintah dianggap membiarkan praktik jual beli bangku sekolah di sekolah-sekolah negeri, mengakibatkan siswa dari keluarga miskin semakin sulit mengakses pendidikan.
“Ini namanya pemerintah memelihara dan mengembangkan kemiskinan semakin meluas. Karena yang terjadi, barisan orang miskin semakin panjang dalam kesulitan mencari pekerjaan. Negara telah abai dan ikut memiskinkan generasi mendatang,” tambah Roy dengan nada prihatin.
Menurut Roy, setiap tahun DKR mengingatkan pemerintah agar subsidi tepat sasaran. Seharusnya, sekolah negeri diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu, namun pemerintah justru sibuk mengalokasikan anggaran pendidikan untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran.
PPDB Selalu Bermasalah
Roy juga menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun membawa masalah di Kota Depok, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK Negeri yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami prihatin. Setiap tahun selalu ada persoalan dalam PPDB SMA dan SMK Negeri di kota Depok ini,” ujarnya.
DKR berharap agar PPDB 2024 dapat mengakomodir siswa miskin di sekolah-sekolah negeri. “Agar subsidi pemerintah tepat sasaran, ya harusnya utamakan siswa miskin masuk semua sekolah negeri. Jangan tepat sasaran untuk dikorup,” kata Roy.
Bagi siswa miskin, menurut Roy, tidak masalah jika harus masuk sekolah swasta, asalkan sekolah swasta tersebut menggratiskan biaya seperti di sekolah negeri yang menerima subsidi pemerintah.
“Keluarga miskin tidak pernah menolak di sekolah swasta asal sama dengan negeri dan dibuat aturan khusus dilarang memungut biaya apapun terhadap siswa miskin. Bisa nggak?” tegas Roy.
Permendikbud sudah sangat jelas memerintahkan agar kuota siswa miskin minimal 15%. Namun, dalam praktiknya, tidak ada sekolah yang mematuhi peraturan ini dan tidak ada penertiban dari Kemendikbud.
Harapan dan Imbauan DKR
DKR berharap agar orang tua yang mampu memasukkan anaknya ke sekolah swasta, sehingga tidak merampas kuota untuk siswa dari keluarga miskin.
“Kami menghimbau agar para orang tua siswa dari keluarga mampu tidak memaksakan diri masuk sekolah negeri. Biarlah sekolah negeri untuk masyarakat miskin dan tidak mampu agar bisa disubsidi oleh pemerintah,” pungkas Roy.
Setiap tahun, DKR Depok mengadvokasi keluarga miskin agar anak-anak mereka bisa bersekolah dan menghadapi penolakan dari pihak sekolah. Selain itu, mereka juga mengadvokasi pasien miskin untuk bisa berobat di fasilitas kesehatan yang ada.
“Presiden dan Mendikbudnya jangan menyisakan persoalan bagi pemerintahan baru yang akan datang,” tutup Roy Pangharapan.( Joko Warihnyo)
