Views: 977
CIAMIS, JAPOS.CO – Dalam menghadapi merebaknya fenomena judi online dan pinjaman online yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Kabupaten Ciamis menggelar acara Dialog Publik dan Penyuluhan Jasa Keuangan, yang dilaksanakan di Hotel Tyara Plaza, Senin (20/5).
Acara ini digagas sebagai upaya untuk menanggulangi problematika tersebut yang telah menyebabkan tingginya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, kriminalitas, kasus pembunuhan, dan bunuh diri khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis.
Ketua Komisi XI DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, bahwa bertepatan dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum kebangkitan kita bersama dalam memerangi pinjaman online dan judi online yang merajalela di masyarakat saat ini.
Dialog publik ini merupakan bentuk ikhtiar dari berbagai pihak untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ciamis. Dengan melibatkan berbagai stakeholders, termasuk alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan lembaga keuangan, diharapkan dapat ditemukan jalan keluar yang efektif. “Kami menyadari bahwa fenomena judi online dan pinjaman online telah mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya kasus KDRT, kriminalitas, dan bahkan kasus bunuh diri. Oleh karena itu, kami menggelar acara ini sebagai langkah awal untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat,” ujar Mohammad Ijuddin, Ketua Forum Ketahan Bangsa Kabupaten Ciamis.
Selain mengidentifikasi permasalahan, dalam acara tersebut juga dibahas upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bahaya pinjaman online dan judi online, termasuk upaya penyuluhan dan penguatan regulasi. “Forum Ketahanan Bangsa Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk terus aktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan serupa guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan mencari solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman,” kata Mohammad Ijuddin.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis, Tino Armyanto dalam kesempatan tersebut menjelaskan peran Pemda khususnya Diskominfo dalam memerangi kasus ini. “Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak ada wewenang dalam pemblokiran situs-situs judi maupun pinjaman online, karena hal tersebut kewenangannya ada di Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo. Diskominfo Kabupaten Ciamis sendiri hanya memiliki kapasitas untuk meneruskan aduan maupun laporan terkait situs yang ada kepada Pemerintah Pusat,” tandasnya.
Kadiskominfo menambahkan bahwa Pemkab Ciamis dalam hal ini turut serta mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan literasi mengenai bahaya dan dampak dari pinjol dan judol sebagai langkah preventif. (Mamay)
