Views: 1.4K
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi fipimpin langsung Ketua DPRD Beny Yusrial, didampingi dua wakil unsur pimpinan dengan program LKPJ Walikota tahun 2023 .Wali Kota Bukittinggi,Erman Safar hantarkan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2023 kepada DPRD Bukittinggi. LKPJ dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (19/03).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota kepada DPRD merupakan wujud transpraransi dan akuntabilitas Kepala Daerah dalam menyelenggarkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
“LKPJ laporan disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran,” terangnya.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam LKPJ 2023, sampaikan ringkasan laporan realisasi anggaran Kota Bukittinggi Tahun 2023, Pendapatan Daerah Tahun 2023, dapat direalisasikan sebesar Rp 706.975.454.172,65 dari target Rp. 733.692.996.334,00 atau dengan capaian 96,36%.
Pendapatan daerah, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 123.112.715.360,20 dari target Rp. 137.413.209.479,00 atau 89,59%.
Pendapatan transfer dapat direalisasikan sebesar Rp. 583.728.726.369,00 dari total target Rp. 596.279.786.855,00 atau 98,18%. Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp. 134.012.443,-.
“Belanja daerah terealisasi Rp. 715.239.962.696,31 dari target Rp. 881.015.184.022 atau 92,63% untuk belanja operasional dianggarakan Rp. 721.468.847.488 dan direalisasikan Rp. 667.764.935.144,91 atau 92,56&, belanja modal dialokasikan Rp 79.095.716.534, terealisasi Rp 74.023.558.551 atau 93,59%,” urainya.
Untuk belanja tidak terduga realisasi Rp 849.000,00 dari alokasi Rp. 1.000.000.000 dengan capaian 0,08%. Sedangkan realisasi belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi Rp. 9.450.620.000 dari alokasi Rp. 9.450.620.000,00 dengan capaian 100,00%.
“Penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direalisasikan 100% dari alokasi Rp. 77.322.187.688,” ujarnya.
Wako menambahkan untuk perubahan APBD Tahun 2023, ditetapkan sebesar Rp. 751.259.153.894 setelah perubahan menjadi Rp. 733.692.996.334 atau berkurang sebesar 2%. Belanja daerah, mengalami penurunan Rp. 559.098.819 semula Rp.722.027.946.3097 menjadi Rp. 721.468.847.488.
“Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 diproyeksikan Rp. 82.689.274.861, namun dari hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2022, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 dipastikan RP. 77.322.187.688,- yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya,” terangnya.
Urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar melaksanakan fungsinya sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dengan rata-rata tingkat keterisian penerapan SPM Kota Bukittinggi tahun 2023 pada aplikasi e-spm kemendagri mencapai angka 97,53% yang dilaksanakan 8 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Sat Pol PP, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial. (Yet)
