Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINESumatera Barat

Sakwan DPRD Dharmasraya Arogan Ketika Wartawan Menuntut Haknya

×

Sakwan DPRD Dharmasraya Arogan Ketika Wartawan Menuntut Haknya

Sebarkan artikel ini
Sekwan DPRD Dharmasraya Imam Mahpuri

Views: 1.3K

DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Apa yang terpikir ketika berbicara pelayanan publik pada Instansi Pemerintah? Arogan dan lamban. Begitulah jawaban yang didapat, ketika awak media japos.co menanyakan hal pembayaran beritanya ketika dikonfirmasi pada Sekwan DPRD Dharmasraya Imam Mahpuri di ruang kerjanya hari ini Kamis (14/12/23).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Ketika menanyakan hal tersebut kepada Sekwan DPRD kabupaten Dharmasraya yang turut hadir waktu itu PTK Sekwan DPRD Nining nama panggilannya bersama salah seorang Stafnya Tari juga nama panggilannya bersama sama awak media ini untuk menghadap ke sekwan tersebut dan malah sekwan arogan dengan nada tinggi dengan menepuk mejanya.

” Jika berita anda  yang nyuruh bikin tolong suruh dia yang bayar berita anda itu jangan sama saya dan tidak ada anggaran”, ucap sekwan dengan lantang.

Sampurna menyampaikan ucapannya itu sekwan kayaknya mengabaikan suatu publikasi yang  dipublikasikan media ini guna mengekspos suatu berita kegiatan DPRD kabupaten Dharmasraya.

Begitulah citra layanan publik instansi pemerintah yang terbentuk ditengah-tengah masyarakat. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk dapat mengubah citra tersebut. Selayaknya pelayan publik mempunyai etika dan sopan santun terhadap tamu yang datang berkunjung ke kantornya dan apalagi ini kantor perwakilan masyarakat kabupaten Dharmasraya yang harus siap melayani masyarakat jangan main preman.

Salah satu tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Sitiung Muhammad Amid ketika dikonfirmasi oleh media ini mengungkapkan.

Sampurna menambahkan bahma paradigma pelayanan publik harus diubah, dari birokrat yang senang dilayani menjadi birokrat yang senang melayani. “Perubahan ini dimulai dari berani menerima pendapat dan berani mengemukakan pendapat apalagi dengan tugas yang ia jabati” tegasnya.

Muhamad Amid juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan transformasi pelayan publik integritas harus dimiliki oleh seluruh pegawai.  Apalagi sebagai seorang sekwan, integritas harus sudah teruji. Kita tidak boleh lagi berpikir sebagai seorang PNS yang hanya datang, duduk manis, lalu pulang. Tapi harus merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu hari bekerja. Integritas tidaklah sekedar sebuah tanggung jawab, tapi juga disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas, bahkan ketika tugas-tugas tersebut harus diselesaikan di luar jam kerja.

Beliau juga menambahkan  bahwa Pelayanan pada Nilai-Nilai etika seorang pimpinan dilembaga itu terbentuk dimulai dari diri sendiri. “Pikiran kita harus positif dan bahasa tubuh kita lues dalam menjalankan tusi-tusi kita”, tegasnya.

Predikat ini meruntuhkan  anggapan negatif masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan publik instansi pemerintah arogan dan tidak sopan.(Erman Chaniago)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *