Views: 285
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Di tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dikabarkan mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) dari sawit lebih besar se Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya Pemkab Mukomuko berencana memfaatkan untuk perbaikan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko mengusulkan sebanyak 20 ruas jalan juga jembatan diusulkan perbaikan dengan menggunakan dana bagi hasil (DBH) sawit dalam skala prioritas.
Dikonfirmasi Sabtu,(7/10) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Apriansyah ST, MT. mengatakan untuk jalan yang diusulkan perbaikan dengan menggunakan dana DBH adalah jalan yang dilewati oleh logistik angkutan sawit,” kata Apriansyah.
“Jalan dan Jembatan itu tersebut harus masuk ke dalam SK Kabupaten Mukomuko,” ungkap Kadis PUPR.
“Kemudian jembatan juga demikian harus berkaitan dengan jalan yang dilalui oleh angkutan sawit. Kalau usulan kita banyak, sekitar 20 ruas tersebar di 15 kecamatan,” kata Apriansyah.
Ia juga menyatakan, untuk pekerjaan jalan dan jembatan lintasan logistik sawit yang diusulkan pembiayaanya dari DBH sawit itu.
“Sementara untuk tahun 2023 ini untuk skala pembangunan belun bisa kita usulkan mengingan waktu yang sudah singkat,” ujar Apriansyah.
“Kalau tahun 2023, kita usulkan pekerjaan rehap untuk enam ruas. Jenis pekerjaanya yaitu perbaikan jalan poros dengan memasang bahu beton. Karena itu yang memungkinkan bisa kita laksanakan dalam tahun ini. Seluruhnya kita usulkan menggunakan DBH,” ujarnya.
Adapun lokasi pekerjaan pemasangan bahu jalan beton itu diantaranya jalan poros Penarik menuju Lubuk Mukti, jalan poros Air Rami SP 1, jalan poros SP 2 Air Manjunto, dan jalan poros Pondok Kopi Tunggal Jaya. Pokoknya, yang ada jalan hotmik, akan dibangun bahu beton jalan. Sedangkan untuk nilai masing-masing ruas diusulkan sebesar Rp 200 juta per paket.
“Untuk jembatan kita melakukan rehap yang berlantai papan. Dari 16 M lebih tersebut 80 persen itu yang kita usulkan untuk perbaikan infrastruktur dan sebagian nya bisa digunakan untuk dana pendamping dang pengawasan,” terangnya.
Apriansyah juga menegaskan, sekiranya masih ada sisa akan kita usulkan pada DBH Sawit ditahun 2024. Tentunya akan semakin besar, baru kita usulkan dalam skala besar.(JPR)
