Views: 465
CIAMIS, JAPOS.CO – Seluruh jajaran pegawai kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis melaksanakan upacara dalam rangka peringatan HUT Agraria, di halaman kantor ATR/ BPN Ciamis, Senin ( 25/9).
Pada pelaksanaan upacara tersebut, Wakil Bupati Ciamis H. Yana D Putra bertindak sebagai Inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Wabup Ciamis menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2023 mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi Untuk Indonesia Maju” yang bermakna bahwa dalam pelaksanaan program dan tugasnya kementerian ATR/BPN tidak bergerak sendiri. Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak sehingga memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” ujar H. Yana.
Menurutnya, pada saat ini Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah. Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal yang telah diterapkan di provinsi Sumatera Barat dan Papua. “Selain itu Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah yang dilaksanakan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Umat beragama dapat beribadah dengan tenang sebagaimana telah terjamin didalam konstitusi,” ujar H. Yana.
Dijelaskan Wabup Ciamis, bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat dipengaruhi oleh sinergi kolaborasi empat pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Peradilan. “Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik beberapa kasus konflik agraria dapat terselesaikan dengan baik, hal ini merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah,” jelasnya.
Wabup Ciamis mengatakan, bahwa untuk mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah. Kementerian ATR/BPN juga telah menerapkan digitalisasi data-data pertanahan serta melaksanakan sertifikasi tanah secara elektronik. “Kementerian ATR/BPN dalam pengambilan keputusan juga sangat memperhatikan partisipasi masyarakat, hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat ialah gugus tugas reforma agraria (GTRA). GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan serta alternatif solusi dalam melaksanakan reforma agraria. Melalui wadah GTRA beberapa konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan, “ pungkas Yana. (Mamay)
