Views: 195
DEPOK, JAPOS.CO – Masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengindikasikan Jokowi akan membawa serta keluarganya hengkang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Masuknya Kaesang ke PSI merupakan penetrasi dan sikap politik Jokowi jelang lengser dari kursi kepresidenan pada Oktober 2024 mendatang. Mungkin Jokowi merasa tidak nyaman jika tetap berada di PDIP,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (23/9).
Menurutnya, berbeda dengan dua mantan presiden setelah lengser masih mengendalikan partai politik. Megawati Sukarnoputri masih mengendalikan PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih mengendalikan Partai Demokrat. Setelah lengser Jokowi tentu tidak bisa seperti Megawati dan SBY yang memiliki partai.
“Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP setelah dia lengser, karena PDIP praktis masih dikuasai Megawati. Oleh karena itulah Jokowi perlu sebuah partai politik sebagai tempatnya berlabuh setelah lengser,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.
Dikemukakan, pada saat lengser tahun depan, Jokowi masih berusia 63 tahun dan merasa masih bisa beraktivitas sosial dan politik. Sementara anak dan menantunya juga masih memungkinkan untuk terus berkiprah menjadi kepala daerah, baik sebagai walikota/bupati mapun gubernur.
Langkah politik Jokowi, kata Ginting, bisa dibaca dari upaya pemerintahannya memajukan pelaksanaan pilkada dari November 2024 menjadi September 2024. Jika pilkada dilaksanakan pada November 2024, Jokowi sudah bukan lagi presiden, sehingga sulit untuk bisa ‘cawe-cawe’ secara politik.
Putra Jokowi, Gibran Rakabuming tentu saja berpeluang untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah atau pun DKI Jakarta jika Jokowi masih menjadi presiden. Begitu juga dengan menantunya Boby Nasution, berpeluang menjadi Gubernur Sumatra Utara. Itulah kemungkinan rencana politik Jokowi pada 2024,” kata Ginting.
Jokowi Bisa Dipecat PDIP
Menurut Selamat Ginting, sejak awal memang sudah ada tanda-tanda PSI akan menjadi kendaraan politik bagi keluarga Jokow, usai lengser dari kursi kepresidenan. Elite PSI beberapa kali menyatakan partainya tegak lurus dengan Jokowi.
Masuknya Kaesang ke PSI bisa dilihat pertamakali saat gambarnya terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Depok, Jawa Barat. Kaesang akan diusung PSI menjadi bakal calon walikota Depok. Itulah simbolisasi politik,” ujar Ginting.
Dikemukakan, peristiwa Kaesang dengan simbol PSI tentu saja membuat PDIP tidak nyaman. Ternyata memang betul keluarga Jokowi tidak membantah Kaesang berlabuh ke partai dengan gambar tangan memegang bunga mawar putih.
Bergabungnya Kaesang ke PSI, kata Ginting, bisa mengubah konstalasi politik di PDIP. Lantaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai banteng mocong putih itu ada ketentuan agar satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama.
“Apakah Jokowi tidak tahu hal tersebut? Pasti tahu. Ketentuan itu ada di AD/ART PDIP nomor 25a. Jadi Jokowi sudah tahu risikonya bisa dipecat,” kata Ginting.
Risiko politik itu, lanjut Ginting, belum lama ini terjadi pada Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail. Murad merupakan Ketua DPD PDIP Maluku dan istrinya menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Murad langsung dicopot dari posisinya sebagai Ketua PDIP Maluku dan sekaligus dipecat dari PDIP.
“Jadi kita tunggu saja, apakah PDIP berani memecat Jokowi serta anaknya Gibran dan mungkin juga menantunya Boby,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.
Peristiwa politik ini, lanjut Ginting, sekaligus memperlihatkan konflik Jokowi dengan Megawati tidak lagi bisa disembunyikan di bawah permukaan. Konflik terbuka ini akan berdampak pada sikap politik Jokowi pada pemilu 2024, kemungkinan tidak lagi berpihak ke PDIP.
“Skenario politiknya, Jokowi akan mendorong PSI agar bisa lolos menjadi partai politik di parlemen sesuai ambang batas parlemen,” pungkasnya. (Joko Warihnyo)
