Views: 371
LANGKAT, JAPOS.CO – Sebanyak 400 warga di Dusun Lau Seridi dan Raja Berneh, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai, Langkat, Sumatera Utara, Senin (11/9) pagi, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Langkat, Jalan T. Amir Hamzah, Stabat. Pasalnya, warga kesal akibat jalan lintas desa yang belum tersentuh pengaspalan selama bertahun tahun.
Orasi digelar secara terbuka oleh warga yang kesal dengan minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Langkat atas sarana infrastruktur jalan di desa tersebut. Koordinator aksi Luther Sembiring, mengatakan, warga hadir dengan menggunakan 19 unit kendaraan minibus.
“Kami semua menuntut hak kami, sebagai warga kami minta fasilitas jalan desa kami diaspal. Apa salah kami kenapa jalan kami tidak diperhatikan, kali ini kami menyuarakan secara langsung supaya pimpinan Langkat ini mendengar keluhan kami,” ujar Luther Sembiring ditemui, Japos.co, Senin (11/9) pagi di Kantor Bupati Langkat di Kecamatan Stabat.
Dalam orasinya, warga mendesak agar fasilitas jalan umum sepanjang 8 kilometer yang digunakan warga diaspal. Selama ini, Luther Sembiring menegaskan, perawatan jalan tanah itu hanya dilakukan oleh warga sekitar dengan donasi secara suka rela.
Kondisi itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi jalan yang kupak kapik dan bergelombang menyulitkan warga mengangkut hasil taninya.
“Sudah sering terjadi kecelakaan di jalan akibat rusaknya jalan, makanya kami sudah lelah dengan janji palsu,” ujarnya.
Warga juga menyesalkan sikap para anggota DPRD Langkat yang kerap memberikan janji politik hingga pada akhirnya jalan tidak juga tersentuh perbaikan.
Usai menggelar aksi, 10 orang perwakilan aksi demo menggelar rapat terbatas dengan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Muliono.
Dalam keterangannya, Muliono menegaskan, Pemkab Langkat masih berfokus pada dukungan anggaran Pemilu 2024.
Kemudian, khusus untuk aspirasi warga, Pemkab Langkat akan memprioritaskan luncuran realisasi APBD Perubahan untuk infrastruktur jalan Sei Bingei.
“Namun, kami tidak pastikan akan 8 kilometer karena kita ada 23 Kecamatan semua punya skala prioritas yang sama,” ujar Muliono dalam rapat.
Saat ini Pemkab Langkat akan menugaskan tim survei dari Dinas PUPR Langkat untuk menghitung estimasi kebutuhan fasilitas infrastruktur jalan yang dimohonkan warga.
Aksi demo selanjutnya, berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan dari Polres Langkat. (RM )
