Views: 312
PEKANBARU, JAPOS.CO – Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi akhirnya turun ke halaman depan Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru menemui massa demonstran dari mahasiswa BEM Univeritas Riau di halaman depan Kantor Gubernur Riau, Kamis petang tadi (7/9/2023).
Syamsuar didampingi Wakapolda dan PJU Polda Riau menemui massa mahasiswa demonstran.
Seperti diberitakan Polisi Riau terkecoh dikira massa demonstran akan demo di depan gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman dekat Tugu Zapin dan di situ dipasang kawat berduri, ternyata massa demonstran berhasil menerobos masuk dari pintu samping dekat Perpustakaan Wilayah (Puswil) Pekanbaru yang tak dipasang kawat berduri. Massa berhasil masuk ke dalam halaman Kantor Gubernur Riau.
Dalam dialognya dengan Presiden Mahasiswa BEM Unri Khairul Basar Gubernur Syamsuar nampak santai, senyum akrab sambil bersalaman dengan Presiden mahasiswa Unri Khairul Basar dan jajaran dam sampaikan salammkepada semua mahasiswa.
Gubernur sempat berdialog dengan mahasiswa dan, Syamsuar menerima surat pernyataan sikap mahasiswa. Kepada wartawan seusai bubar Gubernur sambil berjalan menegaskan pihak akan koordinasi dulu dengan Kementerian di Jakarta atas tuntutan mahasiswa di masa-masa akhir jabatan gubernur.
Adapun surat pernyataan sikap yang diterima Gubernur Riau dari Presiden mahasiswa BEM Unri Khairul Badar berisi antara lain:
Menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau.
Menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan permasalahan 3 infrastruktur jalanan rusak yang ada di Provinsi Riau.
Menuntut Gubernur Riau untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pertamina Hulu Rokan serta menjamin pencairan PI 10 persen sebelum habisnya masa jabatan.
Mendesak Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan LGBT di Provinsi Riau
Mendesak Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau.
Menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara dan tanah yang ada. (AH)
