Views: 269
BANTEN, JAPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk menekan risiko bencana. Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
“Momen ini kita jadikan kesempatan untuk saling mengingatkan. Dengan memberikan pemahaman masyarakat mengenai bencana, sangat penting dalam pembentukan resiliensi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap Al Muktabar seusai memberikan arahan dalam Pelatihan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 di Aula D’Wiza Hotel dan Convention Hall, Kota Serang. Rabu (02/08/2023).
Al Muktabar mengungkapkan, kerja sama ini dapat diwujudkan apabila masyarakat mendapatkan pemahaman melalui sosialisasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan ketika menghadapi bencana. Ia menyebutkan, hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam menekan resiko bencana.
“Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu dari pelatihan saja, melalui sosialisasi kita menerapkan sikap preventif atau promotif yang lebih membangun kesadaran bersama apabila hal yang tidak diinginkan terjadi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Al Muktabar berharap melalui pelatihan ini mampu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada semua elemen terutama pada lokasi-lokasi yang rawan bencana. Dengan demikian, ketahanan dari Desa dapat dikembangkan menjadi ketahanan nasional.
“Saya berharap Desa akan menjadi tangguh. Melalui pelatihan ini, pemberian instrumen dan kemampuan elemen-elemen Desa mampu menciptakan ketahanan yang optimal hingga nasional,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Al Muktabar juga menjelaskan, Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan mengalami situasi global El Nino. Sehingga, perlu dipersiapkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan dasar ketika menghadapi musim itu.
“Terkait Potensi El-Nino yang akan melanda Indonesia perlu kita waspadai bersama. Salah satunya dengan mempersiapkan apa yang sekiranya kita butuhkan,” jelasnya.
Ia menyampaikan, dalam menghadapi situasi El Nino pihaknya telah bekerja sama dengan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Saya sudah mengingatkan struktur Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mobil tanki air agar segera diperbaiki. Sehingga Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak ini mampu berkontribusi dengan baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana menyampaikan, pelatihan ini merupakan sebuah upaya pembentukan Desa tangguh bencana yang tidak hanya memahami potensi bencana di sekitarnya. Namun, mampu mengimplementasikan serangkaian upaya yang dilakukan dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat Desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi.
“Selain itu diharapkan masyarakat juga bisa mengidentifikasi, menganalisa, bagaimana mencegah, mengendalikan, apabila bencana terjadi,” jelasnya.
Nana menyampaikan, pembentukan Desa Tangguh Bencana ini terus dioptimalkan di beberapa Kabupaten/Kota. Dengan sikap kerja sama yang tinggi, ia berharap melalui pelatihan ini tidak hanya sebatas sosialisasi saja tetapi diiringi implementasi masyarakat secara nyata.
“Dalam pembentukan Desa tangguh ini kita terus bekerjasama tentunya juga antisipasi masyarakat terus di lakukan sebagai bahan perbaikan evaluasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan implementasi tersebut masyarakat juga harus mampu menentukan penanganan bencana sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena, walaupun bencananya sama tetapi kemampuan lokasinya berbeda-beda.
“Jika masyarakatnya sudah tangguh dan mampu meminimalisir terjadinya korban jiwa. Dan itu kita latih terus sehingga Banten bisa tanggap bencana,” ungkapnya.
Hal tersebut juga dilakukan dalam mengantisipasi gejala global el nino. Dimana Nana menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam melakukan rencana aksi dalam menghadapi gejala kekeringan seperti menyiapkan Damkar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
“Semua itu sedang kita susun rencana kerja aksinya dengan melakukan penanganan atau teknis terkait lainnya,” ungkapnya. (Yan /Adpim)
