Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Barat

Kejari Kabupaten Bandung Tegak Lurus Periksa Seluruh Anggota DPRD Dalam Kasus Tipikor 75 Milyar di PUTR

×

Kejari Kabupaten Bandung Tegak Lurus Periksa Seluruh Anggota DPRD Dalam Kasus Tipikor 75 Milyar di PUTR

Sebarkan artikel ini

Views: 251

KABUPATEN BANDUNG, JAPOS.CO – Tampaknya Kejari Kabupaten Bandung tidak gentar menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD perubahan 2021 di PUTR sebesar 75 Miliar Rupiah, yang diduga melibatkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bandung.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Pantauan Japos.co dilapangan sudah memasuki minggu kedua satu persatu anggota DPRD maupun fraksi partai di Dewan diperiksa Kejaksaan secara bergiliran, hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 ketua Fraksi Demokrat Osin Permana yang tampak memasuki ruang pemeriksaan Intelijen Kejaksaan.

Rabu 12 Juli 2023 giliran wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung Drs.H.Yayat Hidayat yang diperiksa pihak kejaksaan, saat ini Yayat Hidayat juga menjabat sebagai ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Bandung.

Hasil wawancara dengan ketua LSM KPK Piar Pratama beberapa waktu lalu mengatakan ada anggota DPRD dan fraksi tertentu yang ikut bermain proyek, bahkan salah satu ketua komisi yang menjadi bandarnya untuk pengerjaan proyek – proyek di PUTR Kabupaten Bandung.

“Dengan cara yang licik memecah-mecah anggaran proyek yang tadinya bernilai Miliaran Rupiah dan harusnya ditempuh dengan cara lelang tender kemudian dipecah menjadi bentuk penunjukan langsung dengan nilai proyek dibawah 200 juta, dengan cara inilah oknum – oknum anggota Dewan bermain di proyek PUTR APBD perubahan Tahun 2021,” ungkap Piar.

Menurut sumber kepada Japos.co (-red) mengatakan dari hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap Dinas PUTR dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, akan ada yang menjadi tersangka dalam kasus ini, menurut sumber dari hasil penyelidikan Kejaksaan di Dinas PUTR sudah cukup kuat bukti – bukti bagi penyidik untuk menaikkan kasus ini ketahap penyidikan

Masih kata sumber, beberapa petinggi partai di Jakarta dan anggota dewan di Senayan sudah mulai bergerilya menelepon APH di Kejati dan Kejari Kabupaten Bandung terkait kasus ini.

Mengenai informasi ini ketua LSM KPK Piar Pratama mengatakan jika mereka mau cawe – cawe atau intervensi ya tentunya harus kita lawan, dalam artian jangan mengganggu kontruksi hukum yang sedang berjalan

“Dan saya memang sudah tahu ini ada intervensi dari atas berusaha menganggu ritme berjalannya pengungkapan kasus korupsi di Kabupaten Bandung, tapi kita harus terus mengawal supaya kasus korupsi diberantas dari Kabupaten Bandung,” kata Piar..(HenHu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *