Views: 274
PEKANBARU, JAPOS.CO – Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Mafia Tanah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo segera melakukan analisa dan evaluasi (anev) kinerja Polda Riau dalam menangani konflik agraria antara masyarakat Koto Gasib, Dayun, dan Mempura dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI), Senin (10/7/2023)
“Kami mendesak Kapolri segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam atas penanganan konflik antara masyarakat dengan PT DSI,” kata Junimart dalam rapat.
Menurutnya, permintaan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas permintaan yang sebelumnya juga telah disampaikan dalam rapat evaluasi Satgas Mafia Tanah di Riau pada 26 Juni 2023 lalu.
“Sebelumnya Panja DPR juga sudah meminta kepada Polda Riau untuk menarik personel Polri yang diperbantukan menjaga lahan atas permintaan PT DSI,” sebutnya.
Junimart menyebut bahwa ketika kunjungan kerja (kunker) spesifik di Pekanbaru, Riau, dua pekan yang lalu, meminta agar Satgas Mafia Tanah di Riau bersikap Profesional dan tegas juga telah disampaikan langsung kepada Kepala kantor wilayah (Kakanwi) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan Kapolda Riau.
Selain itu, disinggung pula soal laporan langsung masyarakat atas dugaan pencurian buah kelapa sawit milik masyarakat oleh sejumlah orang suruhan PT DSI yang tak kunjung ditindak oleh pihak Polda Riau, meskipun masyarakat telah berulang kali melaporkannya.
“Itu sudah jelas berdasarkan atas hak sertifikat, hak milik masyarakat, tetapi buah kelapa sawitnya saat ini dipanen oleh orang suruhan PT DSI. Masyarakat telah melaporkan hal itu berulang kali kepada Kepolisian di Riau namun tidak kunjung ditindak lanjuti, justru masyarakat terkesan ditekan,” paparnya lagi.
Junimart mengatakan bahwa aksi pencurian itu selama ini dapat berjalan mulus karena keberadaan jembatan yang sengaja dibangun oleh PT DSI di atas parit kanal kebun milik masyarakat.
“Sudah sepatutnya parit dan jembatan yang dibuat oleh oknum suruhan PT DSI di atas lahan masyarakat tersebut segera dibongkar oleh Polda Riau,” tegasnya.
“Tingkat kejahatan pertanahan di Riau sangat memprihatinkan dan satgas mafia pertanahan Riau hanya slogan saja. Sementara semangat dan Roh PRESISInya sama sekali diabaikan,” tandasnya.
Sementara perwakilan masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura, Daud Frans Pasaribu SH dalam kesempatan itu menjelaskan terdapat 1.300 hektare lahan masyarakat yang saat ini dicaplok oleh PT DSI dan konflik itu sudah berlangsung sejak tahun 2010 silam. (AH) – *Dikutip dari media Tribunnews.Com (Jakarta).
