Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINESUMATERASumatera Barat

Walikota Bukittinggi Terima Penghargaan UHC dari Wapres

×

Walikota Bukittinggi Terima Penghargaan UHC dari Wapres

Sebarkan artikel ini

Views: 212

BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Pemerintah Kota Bukittinggi dinilai berhasil dukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Wali Kota Bukittinggi diberi penghargaan UHC oleh Wakil Presiden Indonesia di Gedung Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).

Wakil Presiden Republik Indonesia, K H Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Daerah, atas upaya pemerintah daerah  telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai program prioritas nasional dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah, dengan JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, tahun 2024 , 98% masyarakat Indonesia terlindungi dengan jaminan kesehatan.

“Hampir semua penduduk memiliki jaminan kesehatan yang memadai. Kedepan harus kita tingkatkan dan dukung bersama UHC. Tahun 2024, setidaknya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN,” jelas Wapres.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam kesempatan acara  menyampaikan, terhitung 1 Februari 2023 kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Bukittinggi, sudah mencapai minimal 95%.

Sebanyak 125.886 jiwa  penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 131.817 jiwa sudah  terdaftar menjadi peserta JKN. Bukittinggi juga telah memiliki 21 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 5 rumah sakit sebagai fasilitas tingkat lanjut.

Sesuai target Pemko  dan misi Walikota  Hebat di bidang kesehatan dan lingkungan, sudah terealisasi. Jaminan kesehatan 95% warga Bukittinggi, kini dibiayai oleh pemerintah, untuk fasilitas kelas 3. Pemko  telah menganggarkan Rp 9 milyar dari APBD 2023, untuk membiayai jaminan kesehatan 95 persen ,” ulas nya. .

“Dari  22 Provinsi, 334 Kabupaten /  Kota  telah memenuhi UHC  kepesertaan l 95 persen  lebih,   sampai 1 Maret 2023. Mereka telah mendaftarkan penduduknya dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda pada program JKN-KIS”. pungkas Erman.(Yet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *