Views: 177
BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Sebagai salah satu bentuk peran pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemko Bukittinggi menargetkan seluruh masyarakat dapat memiliki jaminan kesehatan, Kamis, (16/02/23).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Dr. Eddy Sulistijanto Hadie menjelaskan Kota Bukittinggi menjadi pemerintah daerah ke – 10 di Provinsi Sumatra Barat yang mencapai cakupan kepesertaan dari 95%. Pencapaian UHC Kota Bukittinggi komitmen, kepala daerah mendaftarkan peserta sebanyak 7.899 jiwa pembiayan APBD Kota Bukittinggi murni 100% dan sebanyak 16.107 jiwa pembiayaan sharing pemerintah provinsi Sumatra Barat besaran 80% dan 20%.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr dr Mahlil Ruby, M.Kes, ”Program jaminan kesehatan nasional dikenal JKN program diperuntukan seluruh masyarakat. Dengan adanya launching UHC Kota Bukittinggi, masyarakat lebih sehat dan produktif sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengatakan terhitung 1 Februari 2023 kepesertaan jaminan kesehatan Bukittinggi, sudah mencapai minimal 95% yaitu sebanyak 125.886 jiwa dari total penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 131.817 jiwa.
Untuk mewujudkannya melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC), semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif dibutuhkan mutu sehingga efektif, disamping menjamin kemudahan finasial bagi penggunanya.
“Sesuai target dan misi Hebat di bidang kesehatan dan lingkungan, sudah terealisasi. Jaminan kesehatan 95% warga Bukittinggi, kini dibiayai pemerintah, fasilitas kelas 3. Pemko sendiri telah menganggarkan Rp 9 milyar APBD 2023, untuk membiayai jaminan kesehatan warga,” ulas Erman. (Yet)
