Views: 296
JAKARTA, JAPOS.CO – Upaya eksekusi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terhadap warga Papua di Mess Cendrawasih I, Tanah Abang, Jakarta Pusat belakangan menjadi sorotan dari berbagai pihak.
Salah satu tokoh pemuda Tanah Abang, Heru Nuryaman mengatakan bahwa upaya dan antisipasi perlawanan dari warga yang tinggal di Mess tersebut belakangan membuat suasana Tanah Abang mencekam.
“Keberadaan pihak petugas yang berjaga dilokasi membuat suasana Tanah Abang yang sebelumnya sudah terlihat tenang jadi terganggu,” ucap Heru melalui siaran pers, Selasa (3/1/23).
Hal tersebut juga menurut Heru sangat mengganggu kegiatan disekitar lokasi mess. “Banyak warga yang merasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih ada kabar kalau Pemprov Papua melibatkan orang-orang luar,” ujarnya.
Heru yang juga merupakan Ketua Umum Rumah Guyub Tenabang menyarankan agar Pemprov Papua dapat menyelesaikan eksekusi tersebut dengan mengutamakan mediasi dan melibatkan tiga pilar.
“Intinya harus dengan mediasi lah, jangan malah memperkeruh dengan melibatkan orang-orang yang tidak ada kaitan tapi malah memperkeruh, dan juga harus menghargai keberadaan tiga pilar,” sarannya.
Terakhir, dia juga berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil sikap atas permasalahan tersebut, mengingat lokasi Mess Cendrawasih I berada di wilayahnya.
“Trakhirnya kami meminta supaya Pemprov DKI dalam hal ini PJ Gubernur Pak Heru untuk Menindaklanjuti Perihal apa kejadian tersebut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hingga saat ini pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan di Mess Cendrawasih I, Jakarta Pusat. Hal itu untuk mengantisipasi kericuhan ketika adanya eksekusi dadakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, upaya ini dilakukan meskipun pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan terkait rencana pembongkaran gedung peninggalan Presiden RI pertama Ir Soekarno (Bung Karno).
“Ya kita melakukan tetap pengamanan ini. Pengamanan tertutup,” ujarnya seperti dikutip dari Okezone, Selasa (3/1/23).
Komarudin mengaku sampai saat ini belum mendapat surat untuk mengamankan rencana pembongkaran dan eksekusi mess tersebut. Termasuk saat kericuhan itu terjadi.
“Sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut. Kalaupun kami menerima surat itu kami akan mengarahkan kepada pemohon untuk bisa melakukan tahapan-tahapan mediasi,” ucapnya.(Red)
