Views: 199
KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Pemerintah Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2022 yang dibuka oleh Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin, dengan mengundang segenap para kepala maupun perwakilan OPD dan instansi terkait, berlangsung di Ruang Jlamprang Setda setempat, Selasa (20/12/2022).
Wawalkot Salahudin menyampaikan bahwa, selama ini langkah-langkah penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terpadu oleh dinas-dinas terkait seperti Dinsos-P2KB, Dinperinaker, Dinkes, Bappeda, DPUPR dan sebagainya. Menurutnya, secara konseptual langkah-langkah tersebut sudah bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan, meskipun tidak secara signifikan.
“Hari ini melalui rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan penanggulangan kemiskinan kami ingin mengoptimalkan upaya-upaya penanganan kemiskinan yang selama ini sudah ada dari penanganan yang mendasar mulai pembinaan mental dan spiritual bagi warga yang saat ini dinilai sudah cukup mampu bisa memberdayakan dirinya lebih mudah,” ucapnya.
Lanjutnya, sehingga ketika seseorang sudah merasa mampu dan bisa menolong orang yang lebih membutuhkan itu akan jauh lebih baik. Disampaikan Salahudin, bahwa perlu adanya pengembangan mekanisme dan validasi secara berkala dengan data yang akurat sehingga lebih tepat sasaran. Selanjutnya, mengevaluasi sejauh mana isu kemiskinan sudah menjadi isu penting dalam perencanaan di kabupaten/kota dan juga seluruh OPD, sehingga semua bergerak bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan.
“Pemerintah juga berupaya menaikkan kesejahteraan warganya melalui program-program pelatihan kerja dan bantuan sosial. Adapun yang menjadi garis besarnya adalah komitmen. Komitmen kita semua terhadap kemiskinan. Dari komitmen tersebut, kita akan mempunyai suatu pandangan yang sama atau yang disebut sinergitas dalam berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkonvergensi, sehingga angka kemiskinan yang ada di kota pekalongan dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menerangkan bahwa, dalam kegiatan ini targetnya adalah melakukan evaluasi atas implementasi program kemiskinan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan melalui OPD-OPD yang ada. Adapun evaluasi tersebut meliputi evaluasi implementasi program dan ketepatan sasaran, dimana data-data sasaran dikeluarkan oleh Kementerian secara resmi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk evaluasi dari BPS.
“Agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak saling tumpang tindih antar satu OPD dengan OPD yang lain. Harapannya, hasil evaluasi ini bisa digunakan sebagai acuan dalam implementasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023,” ungkap Cayekti.
Cayekti menyebutkan, secara jumlah data sasarannya, targetnya bisa di angka 5,86 persen di tahun 2026, sedangkan capaian sampai sekarang 7,00 untuk angka kemiskinan. Dengan melihat itu, masih ada selisih sekitar 1,11 persen atau 30 ribuan orang atau sekitar 7-8 ribuan KK.
Adapun Indikator ketercapaian kesejahteraan dan target RPJMD tahun 2026 meliputi usia harapan hidup dimana Tahun 2021 sebesar 74,44% dan di Tahun 2022 sebesar 74,51% tahun 2026 targetnya sebesar 74,66%. Selanjutnya, angka kemiskinan Tahun 2021 sebanyak 6,94%, tahun 2022 7,00% dan Tahun 2026 targetnya 5,86%. Sementara, untuk Indeks Pembangunan manusia Tahun 2021 sebesar 75,4% dan Tahun 2022 ini sebesar 75.9% dan target 2026 sebesar 76,03%, dan tingkat pengangguran Tahun 2021 sebesar 6,89%, Tahun 2022 sebesar 4.98% dan 2026 ditargetkan 5,99%, serta PDRB per kapita Tahun 2021 sebesar 37,068%, Tahun 2022 NA, dan target 2026 sebesar 40,65%.
“Secara data, semua kelurahan memang ada, namun untuk prosentase ada beberapa kelurahan yang terdapat kantong-kantong kemiskinannya, data sudah ada tetapi memang tidak merata untuk semua wilayah di Kota Pekalongan,” pungkasnya.(sofi)
