Views: 221
MOJOKERTO, JAPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023.
Rapat Paripurna digelar di gedung Graha Whicesa Kantor DPRD Jalan R.A Basuni Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Ayni Zuhro. Hadir pula Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Ketua TAPD dan anggota TAPD, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta tokoh masyarakat, Ormas, LSM dan Ketua TP PKK.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan pemerintah akan terus mewaspadai risiko gejolak ekonomi yang masih tinggi di tahun 2023, perlambatan ekonomi dunia dan risiko stagflasi berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik, Konflik geopolitik dan perang ukraina yang sampai saat ini belum menunjukkuan tanda-tanda akan segera berakhir telah menyebabkan ekskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan medorong kenaikan laju inflasi di banyak Negara.
Untuk menekan laju inflasi, bank sentral di banyak Negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif, pengetatan tersebut mengakibatkan guncangan pada pasar keuangan di banyak Negara berkembang dan konsekuensinya maka nilai tukar mata uang sebagian Negara mengalami pelemahan.
Dengan berbagai tekanan tersebut, pada tanggal 3 september 2022 Pemerintah Indonesia terpaksa menaikkan harga bbm bersubsidi, kebijakan ini akan memberikan multiplier effect yang kuat terhadap kondisi perekonomian Nasional tidak terkecuali di Kabupaten Mojokerto.
“Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut akan berdampak pada tingginya laju inflasi khususnya di Kabupaten Mojokerto, kenaikan inflasi yang tinggi itu akan berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi yang sebelumnya mengalami perlambatan akibat pandemi covid-19” tuturnya.
Ikfina menekankan, berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut tidak boleh membuat pesimis sebagaimana yang disebutkan nasehat dalam Al qur’an maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, oleh karena itu desain arsitektur APBD tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi “APBD harus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen peredam atau shock absorber jika terjadi gejolak perekonomian di masyarakat, desain APBD 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, responsif dan fleksibel terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak” jelas Bupati.
Lanjut Bupati mengatakan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi maka asumsi makro menjadi landasan penyusunan rancangan APBD di tahun 2023, adapun asumsi makro sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2023 yaitu untuk menumbuhkan ekonomi secara Nasional tahun 2022 kuartal I tumbuh 5,01 persen dan kembali menguat menjadi 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022.
“Namun demikian pemerintah tetap mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,9 persen atau sedikit lebih tinggi dari target yang ada dalam APBN 2022 pada kisaran 5,2 sampai 5,5 persen” bebernya.
Masih Ikfina, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kuartal i tahun 2022 tumbuh 5,20 persen dan kuartal ii naik menjadi sebesar 5,74 persen, pemerintah provinsi jawa timur mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 3,45 persen hingga 5,15 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten mojokerto kuartal i tahun 2022 tumbuh 2,36 persen dan kuartal ii tumbuh sebesar 7,04 persen.
“Adapun target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada RPJMD tahun 2023 sebesar 3,53 persen hingga 5,29 persen, lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar 1,17-4,70 persen,” pungkasnya. (Ad/Sep)
