Views: 181
PANDEGLANG, JAPOS.CO – Dengan adanya Kesenjangan sosial di Kabupaten Pandeglang Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melayangkan surat somasi kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang, Kamis 10 November 2022.
Somasi tersebut sebagai bentuk ketidak percayaan mahasiswa terhadap kinerja bupati dan wakil rakyat tersebut. Soalnya, kesenjangan sosial di kabupaten Pandeglang terlihat jelas, dengan banyaknya kasus mulai dari warga yang ditandu dengan menggunakan sarung, dan rumah tidak layak huni yang masih banyak di kabupaten Pandeglang.
“Pada momen Hari Pahlawan ini, kami melayangkan surat kepada Bupati dan wakil rakyat yang diterima oleh stafnya,” kata Ridwan Solehudin, Aktivis HMI Cabang Pandeglang.
Menurut Ridwan, para pahlawan sudah mengajarkan untuk selalu memperjuangkan rakyat akan tetapi hari ini kita lihat bupati dan DPRD Pandeglang tidak mencerminkan hal tersebut. Soalnya, kata dia, kabupaten Pandeglang masih berstatus daerah tertinggal yang berada di Provinsi Banten.
“Kalau kita lihat dari kepemimpinan Irna tanto yang selama ini menjabat l 2 periode dan sebentar lagi selesai dari jabatannya, belum bisa menunjukan kinerja yang baik, dan belum bisa membawa perubahan kongkrit terhadap pembangunan Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.
Apalagi, kata Ridwan, dari Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi, sampai saat ini masih jauh dari kata baik, karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluh.
“Kita ketahui bersama, bahwa insfratruktur adalah urat nadi dalam pembangunan di kabupaten Pandeglang, karena tanpa di sadari bahwa dalam segi kesehatan, ekonomi dan pendidikan sering terhambat oleh insfratruktur yang rusak,” ujarnya.
Hal senada dikatakan oleh Ketua HMI Komisariat Teknologi Moh Ilham, menurut dia dengan kondisi kesenjangan sosial bupati Pandeglang malah menganggarkan sepeda listrik untuk RT dan RW sebesar Rp 38 Miliar.
“Bupati dan DPRD Pandeglang yang telah menyetujuinya kebijakan pemberian sepeda listrik tersebut, sangatlah jelas menunjukan bahwa pemerintah tidak punya hati nurani lagi, dan tidak bisa memilah dan memilih yang mana yang lebih bermanfaat dan dimana urgensinya. Coba saja kalau dianggarkan ke Insfratruktur, mungkin akan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat kabupaten pandeglang,” tuturnya.
Selain melayangkan surat somasi, kata dia, yang juga masyarakat Kecamatan Patia, pihaknya memberikan tanah lumpur kepada Bupati dan DPRD Pandeglang. Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk kekecewaan dengan masih banyaknya jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Pandeglang.
“Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari kekecewaan selaku mahasiswa dari Kecamatan Patia terhadap pemerintah. Sebagai jika sepeda listrik di pakai di jalan rusak maka sudah dapat di pastikan sepeda listrik tersebut akan tenggelam oleh air dan lumpur,” ujarnya.(Yan /Iman)
