Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Barat

Ketua DPRD Pangandaran Soroti Sistem DAS dan Embung di Wilayah Hutan

×

Ketua DPRD Pangandaran Soroti Sistem DAS dan Embung di Wilayah Hutan

Sebarkan artikel ini

Views: 194

PANGANDARAN, JAPOS.CO – Intensitas hujan di wilayah Kabupaten Pangandaran cukup tinggi. Bahkan sejumlah desa mengalami banjir dan longsor. Bencana banjir dan longsor sudah menjadi langganan disaat musim penghujan. Hal ini menjadi sorotan dan perhatian pihak legislatif di Kabupaten Pangandaran.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Setelah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi banjir dan longsor, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin mengatakan, beberapa desa sudah menjadi langganan banjir dan longsor disaat musim penghujan. “Ini menandakan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) di wilayah kawasan Perum Perhutani juga harus dijaga kelestariannya,” kata Asep Noordin, Senin, (26/9).

Dirinya mencermati, salah satu faktor penyebab banjir dan tanah longsor yaitu dikarenakan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan embung di daerah pegunungan tidak berfungsi. “Sehingga mengakibatkan air hujan tidak tertampung dan meluncur deras ke daratan rendah sehingga mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir yang dibarengi dengan tanah longsor,” ujarnya.

Menurutnya, di daerah hutan di pegunungan terdapat embung sebagai penampungan air hujan agar air tidak langsung turun ke bawah, ditambah DAS yang mengalami pendangkalan. “Mungkin sekarang embung-embung yang berada di daerah hutan itu sudah tidak ada lagi, begitu juga dengan DAS juga seperti sudah tidak sesuai fungsinya. Kondisi saluran maupun sungai yang berada di pemukiman warga juga sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan, sehingga diperlukan normalisasi anak sungai dan induk sungai,” ujar Asep.

Begitu juga terkait tata kelola airnya, kata Asep, sumber mata air dan hulu sungai perlu adanya perhatian, anak sungai maupun hulu sungai baik itu di wilayah perkebunan maupun wilayah Perum Perhutani itu harus menjadi perhatian. dan saya meyakini itu juga sudah mengalami pendangkalan. Asep juga menyinggung soal kondisi saluran air yang berada di lahan eks PT Startrust yang dibangun sejak zaman Belanda sudah tidak berfungsi lagi. “Kalau saluran air yang berada di lahan eks PT Startrust difungsikan kembali, saya yakin jalan yang berada di kawasan wisata pun tidak akan banjir,” katanya.

Asep meminta kepada pemerintah maupun pihak Perhutani untuk mengoptimalkan kembali DAS dan embung agar sistem pembuangan air hujan bisa meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor. “Untuk di daerah destinasi memang sudah diperlukan saluran air yang memadai,” pungkasnya. (Mamay)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 109 SAMOSIR, JAPOS.CO –  Sejumlah Anggota DPRD bersama Plt Bupati Samosir Martua Sitanggang mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan Pagu sebesar Rp…