Views: 181
BUKITTINGI, JAPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi ikuti rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2022. Wawako, didampingi sejumlah SKPD terkait mengikuti kegiatan secara virtual di BCC, Kamis (22/09/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Pemko Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI, karena masuk kategori Kementerian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini yang objektif Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 minimal 9 kali berturut turut 2013 sampai 2021.
Wakil Wali Kota , Marfendi, Pemko telah meraih opini WTP sejak tahun 2013.
“Alhamdulillah, sembilan kali raih WTP dari BPK perwakilan Sumbar, Pemko Bukittinggi dapat penghargaan dari Kemenkeu untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021,” ungkap Marfendi.
Wawako menambahkan, untuk kedepannya raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akan terus dipertahankan untuk laporan keuangan di tahun selanjutnya.
“InsyaAllah komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi kedepannya,” ulas Wawako.
Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI, Hadiyanto, kegiatan rakernas , mengangkat tema “Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Dimana tujuannya memberikan apresiasi atas raihan opini WTP pada pemerintah daerah, wujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas kinerja.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan selamat atas capaian yang diraih kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Ada peningkatan jumlah lembaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP.
“Tahun ini telah mencatat makin banyak lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih WTP. Ada 500 pemerintah daerah telah meraih WTP tahun 2022 atau sekitar 92,25 persen, naik dari tahun lalu yang hanya 89,7 , tapi luar biasa. Selamat dan terima kasih pada kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah menjalankan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ungkap Sri Mulyani melalui video conference.
“Penghargaan dan raihan WTP bukan hanya untuk status saja, namun bagaimana kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBN serta APBD untuk memecahkan masalah negara ini,” kata Menkeu. (Yet).
