Views: 221
BANTEN, JAPOS.CO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk melayani masyarakat. Salah satunya pemanfaatan bendungan untuk akses air bersih bagi masyarakat.
“Pemprov Banten mengoptimalkan pemanfaatan bendungan secara optimal untuk masyarakat,” ungkap M Tranggono dalam Evaluasi Dokumen Pra FS (Feasibility Study) SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Barat dan Integrasinya dengan SPAM Regional Sindangheula di Hotel Horison Ultima Ratu Jl. Abdul Hadi No. 66, Kota Serang, Senin (19/9/2022).
“Pemprov Banten juga mengoptimalkan aset yang ada untuk produktif,” tambahnya.
Dikatakan, selama ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Banten banyak didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai 60%. Pemprov Banten berusaha agar aset bekerja optimal agar berkontribusi terhadap PAD, diversifikasi sumber PAD.
Masih menurut M Tranggono, rapat koordinasi yang diikuti oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BUMD diharapkan mampu melahirkan rencana aksi.
“Harapannya, masing-masing melaksanakan rencana aksi. Mudah-mudahan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk Provinsi Banten,” ungkapnya.
Masih menurut M Tranggono, rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan langkah maju dalam pengelolaan Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula. Dengan rencana aksi siapa berbuat apa dan kapan, sehingga mampu memberikan mafaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Meike Kencana Wulan mengungkapkan hasil dari rapat koordinasi ini harus ada rencana aksi (action plan).
“Siapa harus berbuat apa dan kapan,” ungkapnya.
“Kita bekerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, orientasinya pada pelayanan masyarakat,” tambah Mieke.
Dikatakan, air baku tidak masalah karena bendungan sudah siap. Namun masalah pendanaan yang perlu didorong karena tidak mungkin semuanya dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
“Karian Barat sudah berproses. Sudah ada tahapan-tahapan yang dilalui, sudah ada studi kelayakan,” ungkap Mieke.
Masih menurut Mieke, konsumsi air bersih masyarakat masih dominan air kemasan karena jaringan perpipaan terbatas. Kecepatan pertumbuhan perpipaan tidak mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.
“Perlu percepatan dengan adanya sumber air baku,” pungkasnya.(Yan/Adpim)
