Views: 329
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Masyarakat Sihaporas dan Sipolha ‘deklarasi bersatu’ menolak kehadiran kelompok Lamtoras yang ditunggangi Aman dan KSPPM di Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Deklarasi yang berlangsung, Selasa (13/9/2022) di lokasi wisata Aek Batu, Sipolha, Kecamatan Sidamanik itu dihadiri ratusan masyarakat dari kedua Wilayah /Desa dan kelurahan tersebut.
Kegiatan tersebut dihadiri para tokoh masyarakat, perangkat desa dan berbagai elemen yang memberi apresiasi penuh atas inisiasi putra Daerah sehingga Deklarasi ini dapat terlaksana sebagai wujud keperdulian untuk mempertahankan peradaban di Simalungun dan Sipolha Sihaporas khususnya.
Adapun inisiator deklarasi tersebut dan berperan sebagai merupakan putra daerah setempat, yakni Rajisita Damaik, R Damanik, Manotar Ambarita, Rikkot Damanik Tamrin beserta beberapa pemuka dan tokoh masyarakat.
“Negara kita adalah Negara konstitusi kita wajib taat dan tunduk dengan ketentuan yang ada jangan semena2 ingin meng ulayatkan wilayah orang lain sihaporas sudah dikuasai diusahai berbagai suku agama jangan seenaknya main Label label…jangan mimpi sambil menyelam berguru kepada guru jangan berguru kepada murid hasilnya bersalahan,” terang Manotar Ambarita dalam orasinya.
Dikesempatan yang sama Rikkot Damanik dengan lantang menyuarakan bahwa telah melayangkan surat ke instansi-instansi terkait pembatalan permohonan pengakuan tanah adat bahkan ke presiden sudah kami surati.
Kemudian, Thamrin Damanik menambahkan deklarasi ini murni tidak ditunggangi siapa pun dan mari kita agar masyarakat Sipolha dan Sihaporas satukan persepsi.
Salah seorang perwakilan warga Sipolha merasa sangat kesal dengan ulah Lamtoras yang mana kelompok ini menutup jalan yang merupakan akses terdekat menuju kampung terdekat namun dengan arogansinya Lamtoras tidak memperbolehkan lewat bahkan menebang kayu untuk menutup jalan.
“Masyarakat dari Nagori (desa) Sihaporas dan masyarakat dari Kelurahan Sipolha merasa geram melihat kehadiran kelompok yang menamakan diri Lamtoras trsebut,” ujar perwakilan Sipolha.
Deklarasi yang dihadiri ratusan warga dari kedua Wilayah Desa/kelurahan tersebut dilanjutkan dengan membubuhkan ratusan tanda tangan dalam lembar surat pernyataan yang intinya menolak kehadiran Kelompok Lamtoras di Nagori Sihaporas dan Sipolha.
Ditegaskan, bahwa yang ikut bertanda tangan merupakan perwakilan keturunan semua Partuanon Damanik Sipolha dan masyarakat Kelurahan Sipolha dan masyarakat Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.
“Kami sangat keberatan dan membantah upaya-upaya rekayasa yang dilakukan kelompok Lamtoras yang menurut mereka berusaha membuat Desa dan Hutan Sihaporas menjadi Tanah adat, dengan modus masyarakat Adat yang seumur-umur belum pernah ada di Simalungun,” ungkapnya.
Selanjutnya, masyarakat Sihaporas dan Sipolha akan melakukan aksi dan pernyataan sikap ke kantor Bupati Simalungun, DPRD Simalungun,Dan Polres Simalungun, agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menindak siapa saja pihak-pihak yang mengklaim adanya tanah adat di Simalungun.
Sebagai informasi menurut sejarah yang di Amini tokoh perwakilan pomparan op Mamontang Laut Ambarita dari sihaporas bahwa ompu Mamontang Laut Ambarita datang dari samosir dan diposisikan oleh op Parmata Manunggal di sekitaran Dolok Mauli (kurang lebih Radius 3 Km dari Sipolha) dan keturunannya bergeser ke Sihaporas atau marga Ambarita pertama tinggal di seputaran sipolha.
Sesuai fakta sejarah, sambung Rikkot Damanik, bahwa mulai penjajahan kolonial Belanda di Simalungun hanya dikenal Raja Marpitu (Tujuh kerajaan) yaitu: Sinaga, Saragih, Damanik, Purba Tambak, Purba Pakpak, Purba Girsang dan Purba Dasuha dan dokumennya lengkap jadi jangan mengada2 demi pencapain tujuan yang tidak benar.(RIKKOT MANIK)
