Views: 153
CIAMIS, JAPOS.CO – Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, H. Tatang, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Kabupaten Ciamis mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Rapat ULP setda. Selasa, (23/8). Turut hadir pada rapat tersebut Kepala BPKD Kabupaten Ciamis, Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Kabag Perekonomian Sekretariat Kabupaten Ciamis, serta perwakilan dari beberapa OPD Kabupaten Ciamis.
Rapat Koordinasi Pengawasan Inflasi tersebut digelar oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai bentuk upaya awal dalam mengendalikan inflasi di Indonesia yang terdampak dari krisis dunia.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa pada saat pandemi, negara Indonesia mengalami penurunan perekonomian, namun Indonesia dapat mengatasi permasalahan tersebut dan perekonomiannya berangsur membaik, dimana dalam negara berkembang Indonesia menempati peringkat kedua setelah Tiongkok.
Adanya perang Rusia dan Ukraina berdampak pada pertumbuhan ekonomi dimana terjadi krisis di hampir belahan dunia, termasuk Indonesia. Krisis pangan dan energi memicu tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang. Tingkat inflasi negara dunia mengalami kenaikan tinggi, namun Indonesia termasuk mengalami tingkat kenaikan rendah di angka 4,94 % dibandingkan dengan Turkey yang mencapai angka 79,6 %. “Tentunya hal tersebut belum menggoyahkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia, namun sudah mulai terasa mengganggu, “ungkapnya.
Mendagri berpesan, jangan sampai terlena dengan tingkatan inflasi yang rendah, karena Indonesia masih menggunakan sistem subsidi. Dengan adanya subsidi dapat menekan inflasi namun dapat mengorbankan program-program yang bermanfaat lainnya. “Maka dari itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling beriringan agar dapat menghadapi persoalan khususnya menekan angka inflasi” tuturnya.
Tingkat inflasi per tanggal juli 2022 tertinggi di daerah Kendari, Kabupaten Ciamis tidak ada didalam list yang termasuk kedalam tingkat inflasi yang tinggi.
Tito menghimbau kepada seluruh kepala daerah, agar melakukan pengawasan ketat terkait penerimaan subsidi, jangan sampai bahan bakar, listrik dan lainnya yang bersubsidi dinikmati oleh orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi. perlu juga dilakukan penghematan sumber energi di setiap kelompok masyarakat juga perlu dilakukannya berbagai inovasi, agar tidak terus menerus menunggu pemasokan dari pusat. Pemerintahan daerah selanjutnya harus memperhatikan sektor pangan, dimana suplay yang rendah dan permintaan yang tinggi agar mencari solusinya sehingga tidak terjadi inflasi.
Terakhir, Mendagri berpesan agar di setiap daerah Tim pengendalian inflasi dan juga satgas pangan memonitoring kepada seluruh daerah, sehingga diketahui titik permasalahan yang ada.
Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi oleh perwakilan Bank Indonesia, dimana BI menyebutkan bahwa Inflasi IHK Juli 2022 di Indonesia mencapai 4,94 % yang disebabkan oleh Inflasi pangan 11’47 % yang dipengaruhi juga oleh adanya konflik Rusia dan Ukraina.
Inflasi ini sangat berdampak sekali terhadap aspek sosial yang dapat menyebabkan banyak permasalahan. Maka dari itu perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dari berbagai aspek, baik di Pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Stok ketahanan pangan di jawa barat terindikasi belum merata namun masih dalam taraf aman, dimana banyak terjadi surplus dan sedikit status waspada tanpa adanya defisit.
Pada akhir acara, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si pada kesempatan itu juga menyampaikan Arahan bagaimana langkah-langkah pengawasan pengendalian inflasi. Tomsi percaya bahwa pemerintah pasti mampu dalam mengendalikan inflasi, namun yang perlu ditekankan adalah mau atau tidaknya Pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. (Mamay)
