Views: 230
DEPOK, JAPOS.CO – Penolakan siswa miskin dalam PPDB 2022,di SMAN dan SMKN di Kota Depok menuai kecaman dan membuat murka Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Roy Pangharapan. Pasalnya Roy banyak menerima laporan dari para orang tua miskin dan tidak mampu tentang anak-anaknya yang ditolak di SMAN dan SMKN
Sebelumnya, ia bersama sejumlah orang tua siswa, relawan DKR Kota Depok mendatangi SMA Negeri 14, guna meminta penjelasan pihak sekolah atas penolakan siswa miskin di sekolah tersebut.
“Kami menanyakan alasan penolakan siswa miskin di sekolah itu,” kata Roy, Jumat (24/06/2022).
Dikatakan Roy, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan adanya transparansi dari pihak sekolah. Namun disayangkan Kepala SMAN 14, tidak ada di tempat dengan alasan sedang rapat.
“Kami ingin silaturahmi sekaligus meminta penjelasan kepala sekolah, tapi sayang ternyata tidak ada ditempat,” ujarnya.
Bagi DKR, apapun resikonya akan ditempuh agar hak anak tidak terampas begitu saja. Untuk itu perlu segera solusi kongkrit dari pemerintah Provinsi Jawa barat, mengingat SMA dan SMK adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Ini soal hak konstitusional masyarakat. Tidak boleh dirampas untuk alasan apapun, apalagi hak anak,” tegasnya.
DKR memastikan akan terus mendampingi para orang tua siswa agar anaknya mendapatkan sekolah. Untuk itu pihaknya berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mendiamkan penolakan siswa-siswa miskin bersekolah.
“Mendiamkan dan membiarkan anak dari keluarga miskin tidak bersekolah adalah pelanggaran konstitusi,” terangnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 14, dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi, ketika di komfirmasi Japos.co melalui telpon selulernya belum berhasil diangkat, begitupula pesan singkat Whatsapp belum ada jawaban. (Joko Warihnyo)
