Views: 134
BANTEN, JAPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah berkonsentrasi untuk melakukan upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk, dimana hal itu sesuai dengan mandatory Presiden Republik Indonesia kepada Pj Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Atas hal itu, lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya menurunkan stunting dan gizi buruk, maka kita akan melakukan sinkronisasi agenda kerja siapa mengerjakan apa,” ungkap Al Muktabar seusai menerima audiensi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten di Ruang Kerja Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (31/5/2022).
Menurutnya, BKKBN salah satu instansi yang memiliki tugas dan fungsinya sebagai unit kerja yang mendapatkan tugas terhadap agenda penekanan angka stunting dan gizi buruk, sehingga Al Muktabar mengajak untuk dapat menyatukan langkah bersama-sama dalam rangka upaya penekanan angka tersebut.
“Pemerintah Provinsi Banten terhadap itu akan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik pengorganisasian kemudian pembiayaan yang tentu nanti akan fokus by name by address dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami stunting dan gizi buruk atau yang berisiko,” katanya.
Selain itu, ia juga menuturkan ada tiga tahapan pendekatan yang akan dilakukan. Level pertama penanganan pendekatan charity atau memberikan bantuan makanan yang kaya akan kandungan gizinya, sehingga ia bisa tumbuh berkembang dengan baik.
Level pendekatan yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk dapat berdaya dan secara berkelanjutan keluar dari persoalan stunting dan gizi buruk. Serta pada level ketiga bagaimana membuat kelompok yang dapat membantu kawasan sekitar yang memiliki kasus stunting dan gizi buruk agar melangkah maju untuk kemampuan ekonomi di daerah sekitar salah satunya dapat mengakses KUR.
“Tiga leveling itu akan terus kita dorong dan upayakan untuk kita fokus menanganinya dan tentu karena stunting dan gizi buruk ini berada di masyarakat, maka stakeholder yang terlibat benar-benar akan kita optimalkan. Seperti lembaga PKK yang memiliki unit kerja hingga sampai ke tingkat rumah tangga, sehingga dapat fokus menanganinya,” imbuhnya.
Sementara, Plt. Kepala BKKBN Provinsi Banten
Dadi Ahmad Rostandi penanganan stunting sangat membutuhkan koordinasi dan korelasi lintas sektoral, dan untuk di Provinsi terdapat 51 instansi yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Jadi kalau kita mau bersama-sama, maka kita optimis nanti bisa 14 persen di tahun 2024, mungkin kalau Banten sinergisnya kuat dan bergandeng tangan terutama untuk daerah yang angka prevalensi stuntingnya tinggi, kita yakin akan turun dengan drastis,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan stunting akan sulit jika dikerjakan oleh masing-masing, sehingga baik mulai dari data dan langkah-langkah upaya penekanan angka stunting di Provinsi Banten harus dikerjakan dengan cara bersama-sama.
“Pak Pj Gubernur tadi bilang kita harus bersama-sama untuk bergandeng tangan, termasuk data stunting juga, data stunting nanti datanya di Pemprov Banten, jangan sampai nanti setiap instansi punya data dan tidak sama,” pungkasnya.
Penanganan data stunting yg riil, sedang menjadi fokus pembahasan, tim percepatan penanganan stunting Provinsi Banten, sehingga diharapkan kedepan, dengan data yg akurat bisa mempercepat penanganan dan tepat sasarannya. (Yan/Adpim)
