Views: 328
JAMBI, JAPOS.CO – Adanya temuan BPK RI terkait realisasi belanja BLUD RSUD Raden Mattaher yang tidak melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp 3,97 milyar dan realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 5,24 milyar.
Namun saat dikonfirmasi hal tersebut ke dr Fery Kusnadi Sp.Og selaku Direktur RSUD Raden Mattaher sebelumnya tidak memberikan jawaban, Senin (23/5).
Seperti di ketahui ada pertanggung jawaban yang belum lengkap sebesar Rp 2,35 milyar dan belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp 2,88 milyar. Sementara yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 2,88 milyar.
Selin itu, adanya temuan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 32 paket belanja sebesar Rp 1,69 milyar. Termasuk di dalamnya belanja pemeliharaan dan modal gedung dan bangunan, hibah, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja tidak terduga (BTT).
Kemudian realisasi BTT Covid-19 pada Dinas Kesehatan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 0,27 miliar dan kelebihan pembayaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1,35 milyar.
Data yang dihimpun Japos.co sebagian kegiatan di RSUD Raden Mattaher yang menjadi temuan dilaksanakan saat rumah sakit tersebut dipimpin oleh dr Fery Kusnadi Sp.Og. Demikian pula temuan di Dinas Kesehatan juga terjadi di masa kepemimpinannya.
Perlu diketahui, sebelum dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada 22 Novemver 2021, Fery adalah Direktur RSUD Raden Mattaher sejak Februari 2020.
Seorang sumber mengatakan, Fery mengembalikan milyaran dana ke kas daerah sebelum LHP diterbitkan. Informasi yang beredar, Gubernur Al Haris juga sempat risau dengan banyaknya temuan di RSUD dan Dinkes karena bisa mempengaruhi opini BPK.
Usai menerima LHP, Al Haris menyebut Pemprov Jambi tak perlu bangga dengan WTP karena memang masih banyak temuan. “Kita harus kembali menyusun laporan keuangan terbaik ke depannya,” kata Haris kepada wartawan.
Bersamaan dengan penyerahan LHP atas LKPD, BPK juga menyerahkan LHP kinerja terkait penanggulangan kemiskinan oleh Pemprov Jambi.(Rizal)
