Views: 180
SOLOK SELATAN, JAPOS.CO – Mario Syahjohan Anggota DPRD Sumbar sangat menyesalkan sejumlah kabupaten dan kota tidak mengajukan usulan Formasi di tahun 2022 ini untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).
“Salah satunya kabupaten dan kota di Sumbar yang tidak mengajukan ASN PPPK ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) yakni kabupaten Solok Selatan,” jelasnya Jumat (29/4/2022).
“Berdasarkan hasil imformasi yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Sumbar, juga selain kabupaten solsel ( 18 Thn mekar) ada juga kabupaten dan kota yang tidak mengajukan usulan formasi ASN PPPK yakni Mentawai dan Padang. Saya sangat menyesalkan sekali karena saya putra daerah Solok Selatan,” terangnya.
Menurutnya, sangat menyayangkan sekali dengan tidak adanya keinginan dari pemerintah kabupaten Solok Selatan untuk mengajukan usulan formasi PPPK tahun 2022 itu, artinya tidak ada lagi harapan para honorer yang telah mengabdi sudah puluhan tahun untuk pegawai PPPK.
“Padahal sesuai undang undang pegawai PPPK juga ASN, kehadiran program PPPK oleh pemerintah pusat adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan honorer di pemerintahan daerah, daerah diminta menuntaskan permasalahan honorer tersebut sampai tahun 2023,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak logis pemerintah Solok Selatan menggeneralisir bahwa PPPK itu membebani APBD Solok Selatan.
Sebaliknya lanjut Mario, tidak tepat pula dalam kondisi ditengah pandemix covid 19 , membeli kendraan dinas Pajero dan Newcambri apabila tidak kebutuhan yang mendesak.
Tidak hanya itu, Mario menambahkan pada tahun ini juga akan membangun rumah Dinas Bupati yang dianggarkan tahun ini, padahal jika diliat kebelakang 18 tahun kepala daerah yang silih berganti memimpin Solok Selatan lebih memimirkan Anggaran untuk pembangunan daerahnya daerahnya dari pada membangun rumah Dinas mewahnya .
“Ternyata akan diprioritaskan yang tidak ada urgensinya, sebaliknya justru pada saat kondisi stuasi pandemi ,masyarakat sangat berjuang mati matian untuk bertahan hidup, menjerit hatinya dan puluh berjuang perjuangan hidup yangamat tersulit mereka rasakan, hampir setiap rumah dan keluarga dililit hutang koperasi keliling walaupun istri dari ASN, begitu sulitnya ekonomi masyarakat, harusnya ASN PPPK lah yang diprioritaskan ,” pungkasnya. (Als)
